- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Kubu Suryadharma Ali menilai, pengembangan perkara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk ketidakmampuan lembaga antirasuah itu untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang disangkakan pada kliennya pada kasus sebelumnya.
"Saya prihatin pada KPK. Jeratan pasal baru ini justru menandakan begitu sulitnya KPK menemukan atau membuktikan tuduhan pertama kali itu (dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji)," kata pengacara Suryadharma, Andreas Nahot Silitonga, saat dihubungi, Sabtu 13 Juni 2015.
Mantan Menteri Agama itu sebelumnya telah dijadikan tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. KPK kemudian mengakui ada pengembangan perkara terkait Suryadharma Ali.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sangkaan baru terhadap Suryadharma adalah terkait Dana Operasional Menteri (DOM) saat dia menjabat sebagai Menteri Agama.
Andreas menilai, pengembangan kasus terhadap kliennya merupakan perluasaan persoalan saja. Dari yang awalnya dibidik terkait korupsi haji, kemudian dikejar terkait Dana Operasional Menteri, yang menurut Andreas hanya sebesar Rp100 juta.
Dia menilai, upaya KPK tersebut sebagai upaya mengulur waktu sembari menunggu perhitungan kerugian negara terkait dugaan korupsi ibadah haji. "Saya menduganya seperti itu," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, KPK mengakui ada sangkaan perkara baru yang menjerat mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Perkara tersebut merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang sebelumnya telah menjerat mantan Ketua Umum PPP itu.
"Jadi ada pengembangan perkara dengan tersangka SDA (Suryadharma Ali)," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, di kantornya, Jumat 12 Juni 2015.
Meski demikian, Johan mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Termasuk detail perkara baru yang menjerat Suryadharma Ali tersebut.
"Saya belum dapat informasi detailnya," kata Johan.
Suryadharma Ali sebelumnya dijerat terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Suryadharma, diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan juncto pasal 65 KUHPidana. Dalam perkembangannya, penyidik juga kemudian menetapkan SDA sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2011.
(mus)
