RUU Perikanan Harus Berpihak Kepada Nelayan

Nelayan di Yogyakarta
Sumber :
  • VIVA.co.id/Juna Sanbawa

VIVA.co.id - Komisi IV DPR RI terus menyempurnakan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. DPR terus meminta masukan dari pakar-pakar perikanan.

Luhut Bantah Bakal Buka Investasi Asing Sektor Perikanan

Guru Besar dan Pakar Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Rokhmin Dahuri menjadi salah satu pakar yang diundang dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR. Ia mengaku mengapresiasi peran DPR yang ingin menerbitkan RUU ini sebagai bukti kehadiran negara.

Rokhmin berharap, jika nantinya RUU ini sudah diberlakukan, nasib perikanan dan nelayan di Indonesia bisa lebih diperhatikan pemerintah. Karena, selama ini para nelayan di Indonesia masih banyak yang belum sejahtera.

Menteri Susi: 4 Kapal Baru untuk Berantas Pencurian Ikan

"Jika ingin sejahterakan sektor kelautan, sudah seharusnya jangan buat hanya sebagai kebutuhan ekonomis saja, tapi harus dibuat juga sebagai sektor kehidupan," ujar Rokhmin di gedung DPR RI, Senin, 15 Juni 2015.

Menurut Rokhmin, untuk menciptakan kesejahteraan di sektor kelautan, pemerintah masih harus menyelasaikan beberapa aspek dasar yang selama ini dialami nelayan di Indonesia, salah satunya dalam pengembangan pelaku pengusaha di bidang perikanan.

Fadli Zon Anggap Teguran JK ke Susi Kurang Tepat

"Misalnya, untuk kredit di sektor perikanan masih kurang juga diperhatikan oleh perbankan. Entah apakah pelit, atau memang tidak. Tapi seharusnya itu bisa teratasi jika pemerintah lebih memperhatikannya," ujar mantan menteri kelautan dan perikanan ini.

Rokhmin menjelaskan, dalam pembahasan RUU ini, dia memberikan saran agar dalam UU ini harus ada bab khusus perlindungan nelayan dalam segi bisnis.

"Kita terus berharap Indonesia harus gunakan blue ekonomi, itu bila tak ingin ada krisis pangan air dan energi. Dengan begitu, di aspek budidaya perikanan harus ada zona-zona yang benar untuk kebutuhan di sektor ini," ujarnya.

Dia menyayangkan, kredit yang diberikan perbankan dalam sektor perikanan masih menerapkan suku bunga pinjaman yang tinggi.

"Ini (bunga pinjaman) Indonesia paling tinggi dari negara lain. Seharusnya kita bisa mencontoh Thailand, dari keuntungan nelayan bisa lebih besar dari pedagang. Itu akan lebih buat nelayan makmur."

(mus)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya