Pembangunan Tol Cipali Dinilai Tak Sejalan Konsep Maritim

Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), salah satu jalur yang akan dilalui pemudik.
Sumber :
  • Antara/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id
Kepadatan Arus Lalu Lintas Hanya di Halim-Cikunir
- Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita, menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak sejalan dengan wacana konsep kemaritiman.

BSD Resmi Garap Tender Proyek Tol Serpong-Balaraja

Ditegaskannya, Selasa 16 Juni 2015, pemerintah belum mengefektifkan transportasi laut. Saat ini, pemerintah justru terlalu berfokus pada transportasi darat.
Tol Trans Jawa akan Gunakan Gardu Tol Otomatis


Dia menuturkan, pemerintah yang meresmikan jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali), adalah hal yang kontradiktif dengan konsep kemaritiman.


Menurutnya, hal tersebut berdasarkan data bahwa pergerakan barang di Indonesia 85 persen menggunakan jalur darat.


"Distribusi logistik kita 85 persen di darat, padahal kita negara kepulauan. Ini pemerintah
plin-plan ngomongin
maritim, tetapi eksekusinya darat, tol Cipali akan mengubah
landscape
logistik lebih besar di darat," ujar Zaldy, di Hotel Borobudur, Jakarta.


Sementara itu, lanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur transportasi di laut seperti pelabuhan Cilamaya, justru tidak dilanjutkan oleh pemerintah.


Dia mengatakan, pergerakan barang di Pulau Jawa, justru 80 persen menggunakan sarana transportasi darat seperti truk. "Seharusnya 60 persen laut dan 40 persen darat," ujarnya.


Selain itu, dia mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti Teluk Lamong tidak sesuai dengan kebutuhan pengusaha yang membutuhkan sarana transportasi yang lebih murah.


"Teluk Lamong ternyata lebih mahal daripada Tanjung Perak, pemerintah buat pelabuhan bagus, tetapi lebih mahal buat pengusaha ya tidak efektif. Pengusaha inginnya lebih murah, bukan pelabuhan yang bagus," tuturnya.


Dia menambahkan, pemerintah hendaknya memaksimalkan pembangunan sarana transportasi laut, agar sejalan dengan konsep kemaritiman yang sering digembor-gemborkan.


"Poinnya kami lihat, pemerintah antara wacana dan eksekusi jauh berbeda, kayak logistik yang banyak menurunkan
cost
justru diveto," katanya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya