Sumber :
- Kemenko Kemaritiman
VIVA.co.id
- Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hari ini, Selasa 16 Juni 2015.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai beberapa hal, salah satunya menawarkan keberlanjutan kerja sama pembangunan National Capital Intergrated Coastal Development (NCICD), atau proyek pembangunan kawasan pesisir Ibu kota negara.
Program pembangunan yang disebut NCICD ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yang mana di dalamnya, termasuk pembangunan tanggul raksasa ( giant sea wall ) di lepas pantai DKI Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai beberapa hal, salah satunya menawarkan keberlanjutan kerja sama pembangunan National Capital Intergrated Coastal Development (NCICD), atau proyek pembangunan kawasan pesisir Ibu kota negara.
Baca Juga :
Sisa Trauma Perempuan Korban Tentara Belanda
Program pembangunan yang disebut NCICD ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yang mana di dalamnya, termasuk pembangunan tanggul raksasa ( giant sea wall ) di lepas pantai DKI Jakarta.
Rob Swartbol, mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan menandatangani
memorandum of understanding
(Mou) tentang sumber daya air.
Dia mengatakan, pihaknya ingin melanjutkan kerja sama dalam pembangunan NCICD.
"Kami ingin melanjutkannya, menawarkan kerja sama NCICD, kami ingin transfer
knowledge
, seperti yang diminta," ujar Rob, usai bertemu dengan Menteri Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa 16 Juni 2015.
Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah berinvestasi sebanyak US$5 juta pada fase pertama dan siap untuk memulai investasi selanjutnya pada fase berikut.
"Nanti pemerintah yang akan mengestimasi berapa kebutuhannya, setelah itu baru kami tahu berapa yang perlu kami sediakan," ujarnya.
Seperti diketahui, program pembangunan NCICD ini telah dimulai sejak tahun 2007 melalui kerja sama Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda, dengan nama kegiatan Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS).
"Kalau pemerintah setuju, MoU ini akan berlangsung hingga 45 tahun ke depan. Tetapi, kalau pemerintah ingin mengerjakan sendiri, kami hormati. Tetapi, kapan pun butuh kami, kami siap," katanya.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, menuturkan bahwa kerja sama dengan pihak Belanda tersebut masih dalam bentuk konsultasi.
"Kalau konstruksi belum, mereka
support
teknis, nyusun
masterplan
untuk NCICD," tuturnya.
Sementara itu, untuk bantuan US$5 juta tersebut, Taufik mengaku dana itu adalah bantuan untuk teknis seperti desain dan
masterplan
.
"Ya, itu bantuan teknis, desain, Korea juga gitu, makanya kami harus harmonisasi antara Korea dan Belanda, teknis itu masterplan, jadi apa yang dilakukan dalam 5-10 tahun ke depan," terangnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rob Swartbol, mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan menandatangani
