Sumber :
VIVA.co.id
- Sebagai negara maritim dan memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia sangat mungkin mewujudkan kedaulatan garam untuk kebutuhan industri dan konsumsi. Akses teknologi dan lahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas produksi garam nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (Dapil Jatim III), mengharapkan ada pencanangan kedaulatan garam di Tanah Air, tanpa bergantung lagi pada impor. Untuk itu, perlu ada pembenahan di PT Garam, BUMN yang selama ini memproduksi garam nasional. Komisi VI sendiri sudah menyetujui pengucuran PMN bagi PT Garam sebesar Rp300 miliar untuk pembenahan kinerja PT Garam.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (Dapil Jatim III), mengharapkan ada pencanangan kedaulatan garam di Tanah Air, tanpa bergantung lagi pada impor. Untuk itu, perlu ada pembenahan di PT Garam, BUMN yang selama ini memproduksi garam nasional. Komisi VI sendiri sudah menyetujui pengucuran PMN bagi PT Garam sebesar Rp300 miliar untuk pembenahan kinerja PT Garam.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
“Kita ingin ada kedaulatan garam di Indonesia, karena garam sangat dibutuhkan masyarakat. Maka kita menyetujui PMN tersebut. Ke depan kita akan kontrol supaya produksi garam bisa maksimal dan tidak impor terus,” tandas Nasim, usai meninjau PT Garam di Sampang, Madura, Selasa 16 Juni 2015.
Politisi PKB ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga problem yang harus segera dibenahi PT Garam. Pertama, soal lahan yang masih kekurangan. Padahal, lahan sangat penting untuk pengembangan usaha. Di sinilah, kata Nasim, butuh komunikasi sinergis dengan petani dan Pemda setempat. Kedua, sistem marketing yang harus optimal. Dan ketiga, lanjut Nasim, kontrol ke internal PT Garam sendiri.
Ditambahkan Nasim, kontrol produk juga perlu dilakukan agar kualitas garam semakin meningkat. Dengan begitu, kita bisa ekspor garam dengan kualitas terbaik. Dibutuhkan pemberdayaan semua lini untuk pembenahan PT Garam.
“Kita sangat kaya. Kapasitas juga cukup. Hanya kualitas yang perlu dimaksimalkan. Di era Pak Usman (Dirut PT Garam yang baru) kita harapkan bisa maksimal. Kantor, gudang, dan pabrik harus diperhatikan,” serunya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kita ingin ada kedaulatan garam di Indonesia, karena garam sangat dibutuhkan masyarakat. Maka kita menyetujui PMN tersebut. Ke depan kita akan kontrol supaya produksi garam bisa maksimal dan tidak impor terus,” tandas Nasim, usai meninjau PT Garam di Sampang, Madura, Selasa 16 Juni 2015.
