Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menegaskan akan mengembalikan fungsi pelabuhan-pelabuhan atau terminal peti kemas menjadi semula, yakni pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat bongkar muat.
Hal itu dilakukan setelah Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo melontarkan kekecewaannya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal itu dilakukan setelah Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo melontarkan kekecewaannya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca Juga :
Sudah Saatnya Kapal Pelni Pakai e-Ticketing
Kekecewaan Jokowi didasari oleh
dwelling time
(masa tunggu bongkar muat barang ekspor-impor) di Pelabuhan Tanjung Priok memakan waktu lama, yakni yang seharusnya memakan waktu 4,7 hari tapi malah yang terjadi 5,5 hari.
"Jadi kita ingin mengembalikan fungsi awal terminal peti kemas, sebagai tempat untuk kegiatan bongkar muat saja, bukan untuk jadi tempat penimbunan barang," kata Rachmat di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis 18 Juni 2015.
Selain menjadikan pelabuhan pada fungsi awalnya, pihaknya juga mengaku akan menindak tegas kepada para pengusaha importir yang masih saja nekat menimbun barang di tiap-tiap pelabuhan peti kemas.
"Pengusaha importir, harus sudah punya izin mengurusi barangnya. Itu dilakukan sebelum kapal barangnya tiba di Indonesia. Jadi, jangan barang sudah tiba, baru surat-surat diurusi," kata dia.
Rachmat menambahkan, jika nanti masih saja ada pengusaha impor yang membandel, barang-barang yang dipesan impor akan dikembalikan kembali ke negeri asalnya.
"Atau bisa saja, sebelum masuk ke pelabuhan, (barang impor) kita akan tahan, barang tidak boleh turun kalau belum ada izinnya."
Menurut Rachmat, dengan adanya ketentuan dan peraturan ini, diharapkan para pengusaha importir mau bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, yakni tidak dengan sengaja menumpuk barang di pelabuhan.
"Ini supaya mereka paham, dan hal ini tidak boleh terjadi. Jangan nanti ada sistem yang sudah dibangun, lalu sudah berikan kemudahan, malah dimudahkan begitu saja. Yang akhirnya komplainnya ke pemerintah," ujarnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kekecewaan Jokowi didasari oleh
