Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, angkat bicara terkait ancaman presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mencopot jabatan pejabat pemerintah yang lelet memberikan izin bongkar muat kontainer di pelabuhan tanjung priok.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Indonesia Akan Bangun Pusat Logistik Halal
Baca Juga :
Digeser Sri Mulyani, Bambang Meneteskan Air Mata
Beberapa hari lalu, Jokowi menegaskan, bahwa dirinya akan mencopot pejabat yang membuat dwelling time (layanan bongkar muat barang) di Tanjung Priok menjadi yang terlama di dunia.
Baca Juga :
Ketua DPR Sambut Baik Reshuffle Kabinet
Menurut Sofyan, perihal tersebut adalah hak prerogatif presiden, dan merupakan hal yang biasa demi memperbaiki lambannya proses bongkar muat tersebut.
"Itu kan hak prerogatif presiden, presiden ingin semua pejabat itu berkinerja baik. Jadi ancaman bagi para pejabat tentu penurunan pangkat, copot jabatan itu hal yang biasa saja kalau tidak perform," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 19 Juni 2015.
Dia menilai Presiden Jokowi telah mengungkapkan wajar seorang presiden merasa tidak puas melihat lambannya proses dwelling time berjalan. "Presiden karena kesalnya, lambannya hal itu berjalan," tambah sofyan.
Sementara terkait adanya isu perombakan kabinet, dia mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi. "Mungkin saja, karena itu kan hak prerogatif presiden dan tidak ada yang bisa mencegah, kita lihat saja," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden melontarkan ancaman tersebut dikarenakan, lamanya dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp780 triliun akibat leletnya pemberian izin tersebut.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu kan hak prerogatif presiden, presiden ingin semua pejabat itu berkinerja baik. Jadi ancaman bagi para pejabat tentu penurunan pangkat, copot jabatan itu hal yang biasa saja kalau tidak perform," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 19 Juni 2015.
