Agar Dana Desa Tak Timbul Masalah Hukum

“

masyarakat desa ini sangat mendesak dan sifatnya prioritas, karena peningkatan kapasitas inilah yang akan menjadikan masyarakat desa lebih berdaya, memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan atau skill yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan desa,” kata Marwan, seperti dikutip pada laman Kementerian Keuangan, Sabtu 20 Juni 2015.

Menurutnya, salah satu masalah mendasar yang dihadapi desa saat ini adalah masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, termasuk aparatur desa yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan dana desa.

“Kepala Desa agar melakukan capacity building, khususnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa sehingga dana desa benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dalam penggunaan dana desa nantinya tidak timbul masalah hukum di kemudian hari,” tutur Marwan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa masyarakat desa juga perlu ditingkatkan wawasan dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan desa, khususnya ikut serta mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa.

Sebagai informasi, awal pekan ini Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro menyebutkan bahwa hingga 12 Juni 2015, pemerintah telah menyalurkan Rp7,3 triliun dana desa kepada 385 kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) tahun 2015, secara nasional, total dana desa yang dianggarkan pada tahun ini adalah sebesar Rp20,7 triliun. Dana tersebut akan disalurkan kepada 434 kabupaten/kota se-Indonesia.