Sumber :
- Vickar Adam
VIVA.co.id
- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, mengatakan masih banyaknya kapal dan warga negara asing (WNA) yang melaut di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, karena ada segelintir oknum pemerintah daerah setempat yang memuluskan
illegal fishing
atau pencurian ikan tersebut.
Menurut Susi, hal itu diperkuat dengan datangnya aduan dari nelayan lokal Sangihe yang mengeluh tentang keadaan tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Susi, hal itu diperkuat dengan datangnya aduan dari nelayan lokal Sangihe yang mengeluh tentang keadaan tersebut.
Para nelayan lokal itu mengadu melalui pesan singkat ponsel pribadi Susi, yang khawatir akan nasib nelayan pribumi soal keberlanjutan mata pencahariannya.
Terlebih, banyaknya nelayan berkewarganegaraan asing yang melaut itu, tidak diindahkan oleh pemerintah daerah setempat, termasuk bupati.
"Kami di sini melihat, ternyata masih ada beberapa pelanggaran dengan modus baru. Jadi memang kapal pamboat itu kan di bawah 30 GT (gross tonase). Tetapi, kan sebetulnya dalam aturan SIPI (surat izin penangkapan ikan)-SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan), tangkap itu tetap tidak boleh menggunakan ABK (anak buah kapal) asing," ujar Susi, di kantornya, Jakarta, Senin, 22 Juni 2015.
Susi menjelaskan, dengan adanya aduan dari para nelayan itu, dia mengaku tidak akan tinggal diam. Hal pertama yang dilakukan yaitu menghubungi pejabat setempat di daerah Sangihe.
"Tadi (pagi) juga saya sudah SMS Bupati Sangihe. Kami terus tunggu apakah ada
follow up
dari pihak sana, yang pasti hal ini tidak boleh terjadi terus," katanya.
Dari banyaknya keluhan para nelayan itu, kata Susi, soal asal kapal asing dan WNA yang mencuri ikan itu rata-rata dari daerah Filipina.
Berikut beberapa isi keluhan yang diterima Susi dari para nelayan Sangihe.
"
Kepada Yang Terhormat, Bu Menteri Kelautan dan Perikanan, kami sebagai nelayan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulut, datang membawa keluhan kami karena ada nelayan asing Filipina yang sekarang ini mendatangi laut kami. Akibatnya, kami sangat menderita dalam hal mata pencaharian dan penangkapan ikan. Pemda kami seakan tidak peduli akan hal ini. Oleh karena itu, kami memberanikan diri membawa keluhan penderitaan kami dengan harapan ada jalan keluar
," kata Susi membacakan SMS itu.
Keluhan lainnya, lanjut Susi yakni, selain dengan bebas mencuri ikan diperairan Indonesia. Kapal-kapal dan warga Filipina ini banyak yang tidak memiliki kartu penduduk, tanda pengenal atau paspor sekalipun.
"
Mereka datang memakai perahu plam boat dan sekarang jumlahnya ratusan. Pada waktu Ibu Menteri berkunjung, plam boat disuruh bersembunyi di Teluk Tawoali, sehingga tak nampak di Tahuna. Keadaan ini Bupati tahu, tapi tidak ada tindakan atas datangnya warga asing ini. Mereka ini dikontrak oleh oknum. Kasihan kami nelayan pribumi. Tolonglah kami ini
," kata nelayan Sangihe di SMS Susi.
"
Yang lainnya yaitu, di kami banyak sekali warga Filipina di Tahuna mirip-mirip. Nelayan Filipina bukan berkurang, tapi bertambah dan lebih besar bobot perahu dan menambah parah kondisi nelayan kami. Sudah ada rencana untuk adakan tindakan sendiri di laut, karena tidak ada perhatian dari pemerintah daerah
," kata nelayan tersebut.
Atas tindakan itu, Susi menegaskan, selain terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, pihaknya juga akan melakukan cara khusus, yaitu dengan mengirimkan mata-mata ke wilayah tersebut.
"Hasilnya memang banyak temuan kapal ikan tangkap dan ABK asal Filipina di Sangihe. Lalu, banyaknya plam boat menggunakan bendera Indonesia, tetapi menggunakan ABK asing, kemudian delapan plam boat sudah ditangkap, dan adanya sudah diproses TNI AL," ujar Susi
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Para nelayan lokal itu mengadu melalui pesan singkat ponsel pribadi Susi, yang khawatir akan nasib nelayan pribumi soal keberlanjutan mata pencahariannya.
