- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pagi ini menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI untuk membahas persiapan menjelang pilkada serentak.
Dalam pemaparannya, Mendagri menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan kesiapan pilkada mulai dari penyerahan data kependudukan kepada KPU Pusat, daftar penduduk potensial pemilih, anggaran untuk pengamanan pilkada, dan juga antisipasi terhadap potensinya timbulnya konflik.
Menanggapai hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman meminta agar Kemendagri benar-benar memperhatikan tahapan-tahapan dalam proses penyelenggaraan Pilkada.
“Suksesnya demokrasi tentu tergantung pada tahapan-tahapan yang dilalui secara benar. Oleh karena itu kami meminta Mendagri untuk mengecek dan mengevaluasi tiap-tiap tahapan dalam Pilkada ini,” ujarnya.
Selain itu, Rambe juga menggarisbawahi masalah anggaran pengamanan Pilkada yang belum tersedia di beberapa daerah. “Kemarin kami kunjungan ke Melawi dan disana anggaran untuk pengawasan Pilkada belum ada. Ini menjadi persoalan saat kami berbicara dengan DPRD setempat,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II Agung Widyantoro memberikan apresiasi atas persiapan yang telah dilakukan Kemendagri, namun di saat yang sama, mereka mengungkapkan keprihatinan atas berbagai persoalan yang muncul menjelang Pilkada.
“Kami prihatin terhadap daerah-daerah yang belum bisa menandatangani dana hibah. Harapan kami agar Kemendagri bisa segera menemukan titik permaslahannya dan juga melakukan analisis evaluasi atas rendahnya serapan anggaran pembangunan di daerah,” ujar Agung.
Pilkada merupakan salah satu agenda nasional yang melibatkan harus dipersiapkan secara matang. “Untuk Pilkada, to be or not to be saya kira harus tetap terlaksana. Oleh karena itu, Pemerintah pusat harus proaktik dalam mengawasi berbagai kemungkinan yang bisa muncul agar Pilkada menjadi efektif,” kata Sirmadji, Anggota Komisi II.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
