- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Direktur Jenderal Bea Cukai, Supraptono mengatakan bahwa saat ini mayoritas importir memang banyak yang belum mempunyai gudang penyimpanan. Untuk itu, Bea Cukai bersama Menteri Keuangan akan menindaklanjuti terkait hal tersebut.
"Kita sudah bertemu Menkeu. Ini akan ambil kebijakan oleh otoritas pelabuhan dengan menerapkan biaya progresif. Akan kita sesuaikan sekarang," kata Supraptono di Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Fadjar Donny Tjahjadi, menegaskan akan mengembalikan fungsi pelabuhan sebagai tempat bongkar muat barang, bukan sebagai tempat penimbunan barang.
"Kami tahu banyak perusahaan walau sudah diberi izin pengeluaran barang, tetapi masih saja ada di TPS (Terminal Petikemas Surabaya)," kata Donny.
Langkah yang akan dilakukan adalah seperti penerapan kebijakan dan operasional yang dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, pre customs clearance, custom clearance, dan post customs clearance.
"Kami sudah bekerja sama dengan instansi di Tanjung Priok untuk penataan pelabuhan dan percepatan pengeluaran barang," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi marah besar saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, lantaran menemukan lambatnya waktu tunggu kapal bongkar muat, atau dwelling time. Selain itu, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot jabatan para pihak terkait, bahkan kepada menteri kabinet kerja. (asp)
Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi
Kebijakan itu sedang digodok oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan.
