- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) akan mengalokasikan anggaran Rp58 miliar guna membangun kawasan perbatasan Negara, yakni di Kalimantan Utara.
Ada dua kawasan yang akan diprioritaskan pembangunan ini yakni Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan, yang berbatasan dengan Malaysia.
“Pemerintah tetap komitmen untuk membangun kawasan perbatasan. Jadi tidak hanya sekedar jargon belaka. Karena masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini. Saya tegaskan bahwa pemerintahan sekarang benar-benar menyulap kawasan perbatasan sebagai wajah dan harga diri bangsa,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar, Rabu, 24 Juni 2015.
Dalam matrik untuk pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara, Kementerian mengalokasi program pengembangan kawasan. Marwan mencontohkan, pengembangan daerah perbatasan dengan anggaran sekitar Rp10 miliar. Lalu, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar sebesar Rp26 miliar, dan penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi Rp23 miliar.
Sementara, untuk pengembangan ekonomi kawasan pedesaan, Marwan mengatakan, diperkirakan membutuhkan anggaran Rp2 miliar. Sementara alokasi untuk sarana dan prasarana di pedesaan dianggarkan sekitar Rp1 miliar. "Butir ketiga Nawacita berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah perbatasan, pulau terluar, dan pulau terdepan. Program ini sangat serius kami jalankan. Karena kami secara kongkrit menjalankan program-program unggulan ke wilayah perbatasan. Kami ingin citra bangsa dan negara diperhitungkan negara lain,” ujar menteri asal PKB ini.
Khusus kawasan perbatasan, terpencil dan terluar, diupayakan tidak terjadi rawan pangan dan rawan bencana. Maka dari itu, aksesibilitas, mitigasi, dan rehabilitasi, serta penanganan daerah pasca konflik, akan dilakukan. Marwan juga berjanji, akan mendorong jaringan komunikasi antardesa di kawasan perbatasan Kalimantan Utara itu dengan tujuan pembangunan bisa maksimal.
Sehingga, dalam waktu dekat akan dijalankan program pembangunan jaringan komunikasi dan informasi desa. Dengan begitu, setiap perkembangan hingga kendala yang dihadapi masyarakat desa bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat.
"Dalam program perbatasan, kami juga membangun fasilitasi bantuan peningkatan infrastruktur pendidikan, batuan stimulan peningkatan pembelajaran berbasis alat peraga untuk SD, SMP, SMA."
(mus)
