Sumber :
- Antara/ Paramayuda
VIVA.co.id
- Indonesia memasuki era bonus demografi, atau jumlah penduduk usia produktif mencapai dua per tiga dari total jumlah penduduk, sejak tahun 1990.
Hal ini, karena Indonesia menggalakkan gerakan keluarga berencana (KB), kesehatan, dan pembangunan, sehingga menurunkan angka kelahiran dan angka kematian secara signifikan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Hal ini, karena Indonesia menggalakkan gerakan keluarga berencana (KB), kesehatan, dan pembangunan, sehingga menurunkan angka kelahiran dan angka kematian secara signifikan.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra) era Presiden Soeharto, Haryono Suyono, menegaskan hal itu, saat ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
Namun, bonus demografi Indonesia terpusat di tiga wilayah dan tidak pindah dari DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
"Sampai sekarang. yang bonus demografinya terbesar di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur," ujar Haryono.
Dia menuturkan, ketiga provinsi tersebut selalu mendapat bonus demografi terbesar, karena masyarakat produktif yang berada di sekitar sana selalu nyaman, menyusul pembangunan infrastruktur yang belum merata di wilayah asalnya.
"Pembangunan masih terpusat, sehingga bonus demografi di tempat-tempat lain banyak yang pergi ke tiga tempat ini," jelas Haryono.
Haryono menambahkan, jika pemerintah berhasil membangun pusat-pusat ekonomi baru, otomatis akan ada kegiatan perekonomian yang bergerak.
Ada pun, pembangunan yang dimaksud, seperti perumahan dan kawasan industri merata, sehingga akan merangsang masyarakat pindah ke daerah manapun.
"Dengan kegiatan ekonomi yang menjanjikan, maka tanpa dipaksa-paksa untuk pindah, orang juga dengan sendirinya akan pindah," tutur Haryono. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra) era Presiden Soeharto, Haryono Suyono, menegaskan hal itu, saat ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
