DPR Minta Kerja Sama Telkom dengan Singtel Dihentikan

Gedung Telkom Indonesia
Gedung Telkom Indonesia
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

juga dinilai melanggar UU dan hukum, yang membahayakan kedaulatan bangsa. Menteri BUMN dan Telkom, menurut Heri, telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Politisi partai Gerindra ini mengatakan dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa Pembangunan pusat data wajib dilaksanakan dalam negeri. Hal itu sebagai bentuk perlindungan data informasi dan penegakan hukum.

"Jika terus dilaksanakan kerja sama tersebut, Menteri BUMN, Direksi Telkom, dan pihak-pihak terkait lainnya, secara nyata melanggar hukum atas praktik yang membahayakan kedaulatan negara, dan boleh jadi akan terus dikenang oleh sejarah sebagai pihak-pihak yang merongrong kedaulatan NKRI. Ini jelas berbahaya," katanya. (asp)