- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengingatkan KPU, Kemendagri, Polri, dan Bawaslu agar benar-benar memperhatikan tahapan-tahapan pilkada serentak secara detail, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaannya.
“Kita menginginkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat,” ujar Rambe. Hal ini ia ungkapkan saat Rapat Gabungan Komisi II dan III DPR dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Polri.
Rambe juga menitikberatkan perhatiannya pada aspek keamanan pilkada serentak ini. “Kita perlu berhati-hati betul persiapannya, terutama antisipasi KPU terkait kemungkinan perselisihan dan sengketa yang mungkin bisa terjadi,” ungkapnya.
Dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, segala kemungkinan perselisihan bisa saja muncul. “Segala potensi sengketa tidak bisa dipisahkan dari proses ini, mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa tata usaha negara, sengketa pemilihan, dan lain-lain,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin mendesak agar masalah kekurangan anggaran Polri sebesar Rp712 miliar dalam mengamankan proses pilkada ini harus segera diselesaikan. Sebab, anggaran Polri dalam mengamankan proses pilkada serentak masih terbatas khususnya untuk satuan wilayah.
“Kita harus memberikan limit waktu tertentu untuk masalah keterbatasan anggaran ini,” ujar Azis.
Pilkada serentak yang akan dilaksanakan ini merupakan tantangan. Namun, juga kesempatan untuk melaksanakan demokrasi yang berkualitas, berwibawa, dan bermartabat bagi rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, DPR meminta agar pemerintah betul-betul mengawal dan memastikan proses ini agar jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan pilkada serentak ini untuk keuntungannya sendiri.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
