Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo meminta kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Direkut PT Timah untuk mempelajari kemungkinan melegalkan rakyat tetap melakukan penambangan timah. Namun tetap dengan rambu-rambu agar alam tidak rusak.
“Produksi harus tinggi, namun jangan sampai dilakukan penambangan di hutan konservasi,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Timah Bagikan Dividen Rp30,47 Miliar
“Produksi harus tinggi, namun jangan sampai dilakukan penambangan di hutan konservasi,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
Baca Juga :
Riza Pahlevi Jadi Direktur Utama PT Timah
Sementara, kepada Menteri BUMN, Presiden menginstruksikan agar mempelajari penugasan khusus ke PT Timah untuk membeli timah sebanyak mungkin sehingga bisa menjadi stok. Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa mengendalikan harga. Bila bisa dilakukan, Polri ditugaskan untuk menjaga agar tidak ada lagi timah yang dijual ke luar.
Upaya ini dilakukan karena Jokowi merasa optimistis akan kembalinya kejayaan timah Indonesia sebagai komoditas andalan di pasar dunia.
Jokowi menyampaikan bahwa harga timah dunia yang saat ini sedang turun disebabkan oleh produksi yang berlebih serta maraknya ekspor timah ilegal. Untuk itu diperlukan tata kelola timah agar ekpor ilegal tersebut berkurang.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara, kepada Menteri BUMN, Presiden menginstruksikan agar mempelajari penugasan khusus ke PT Timah untuk membeli timah sebanyak mungkin sehingga bisa menjadi stok. Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa mengendalikan harga. Bila bisa dilakukan, Polri ditugaskan untuk menjaga agar tidak ada lagi timah yang dijual ke luar.
