VIVA.co.id - Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Agus Tony
Poputra, menyatakan secara teoritis Indonesia saat ini telah memasuki
tahap resesi. Ini ditandai oleh kontraksi ekonomi triwulan ke triwulan untuk dua triwulan terakhir secara berturut-turut.
Ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2014 tumbuh negatif 2,06 persen, dan
triwulan I-2015 sebesar negatif 0,18 persen.
"Bila situasi ini tidak direspon dengan kebijakan stimulus, serta langkah-langkah komprehensif dan terintegrasi dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI), maka akan terjadi 'lingkaran setan' yang menuju depresi ekonomi. Dalam kondisi inflasi tinggi yang masih membayangi, maka akan terjadi resesi dan inflasi sekaligus," kata Agus, Senin 29 Juni 2015.
Ditambahkan, dampaknya akan sangat berat bagi masyarakat dan tentunya sangat tidak diharapkan. Sebab, ini akan memicu masalah sosial yang bertensi tinggi.
Menurut Agus, pernyataan tentang kondisi resesi yang dialami Indonesia tidak semata didasarkan pada definisi resesi pada tataran teoritis, tetapi juga
pada fakta di lapangan.
Ia menyebutkan, secara kasat mata, terjadi kelesuan transaksi di pasar. Ini tidak hanya dialami oleh bisnis kebutuhan tersier dan sekunder, tetapi juga bisnis kebutuhan primer, yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Para penjual sembako telah merasakan turunnya pendapatan mereka secara cukup signifikan.
"Penurunan daya beli masyarakat Indonesia saat ini disebabkan berbagai
permasalahan. Di antaranya pelemahan pertumbuhan ekonomi China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, penurunan nilai rupiah, kegagalan kebijakan hilirisasi industri dan kontan lokal selama beberapa dekade terakhir. Kemudian gonjang-ganjing politik yang mengganggu ekonomi, dan sebagainya," ujarnya.
Dia menuturkan, seiring dengan pembenahan akar permasalahan yang ada, dibutuhkan langkah cepat agar Indonesia keluar dari resesi saat ini.
Langkah cepat untuk mengatasi resesi saat ini adalah intervensi pemerintah lewat belanja yang lebih besar dan cepat di pasar untuk mengimbangi penurunan daya beli masyarakat dan sektor swasta.
"Sayangnya, kondisi penerimaan pajak saat ini yang relatif rendah akan
menghambat upaya pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, butuh terobosan
untuk mendanai belanja intervensi pemerintah," katanya.
Pada beberapa waktu terakhir, pembiayaan eksternal pemerintah salah
satunya diperoleh lewat penjualan obligasi pemerintah kepada
masyarakat dalam negeri. Kebijakan ini baik untuk mengurangi utang
luar negeri, tetapi secara ekonomi menimbulkan crowding out, yaitu
rebutan dana antara pemerintah dan sektor swasta dalam negeri atas
dana masyarakat. Akibatnya, biaya dana perbankan dan suku bunga kredit
bertengger pada level yang relatif tinggi.
"Cara untuk mengatasi crowding out adalah melalui pembelian obligasi
pemerintah oleh BI," ucapnya. (one)
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Aksi damai 4 November tidak terlalu pengaruhi pergerakan rupiah.
