VIVA.co.id - Rencana Menteri Tenaga Kerja menarik sekitar 16 ribu pekerja anak dari pekerjaannya disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Para pekerja anak akan dikembalikan ke dunia pendidikan.
"Tanpa disadari bahwa usia mereka bila dipaksakan melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan usianya, akan mereduksi semangat dan potensi intelektualnya," ujar anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir, saat dihubungi Senin, 29 Juni 2015.
Menurut Mahir, di daerah perkebunan kelapa sawit, anak juga rentan dipekerjakan dengan ikut orangtuanya untuk memenuhi target kerja orangtuanya sebagai buruh.
Kementerian Tenaga Kerja sendiri sedang memulai kampanye menentang pekerja anak secara nasional. Mereka yang disasar adalah anak-anak yang bekerja dan putus sekolah dari kalangan keluarga miskin berusia 7-15 tahun.
Tujuannya, agar anak terbebas dari pekerjaan terburuk dan berbahaya. Dengan mengembalikan anak ke sekolah diharapkan akan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Mahir menjelaskan, Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang, sekaligus meratifikasi konvensi ILO tentang larangan bekerja bagi anak dan penghapusan praktik penghisapan terhadap anak.
"Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenaker sudah merupakan kewajiban kita semua untuk mendukung dan mengapresiasinya," kata Mahir.
Kampanye ini, kata Mahir, mesti disosialisasikan secara luas ke setiap daerah. Anak-anak adalah penerus kelangsungan bangsa ini. Kemenaker, sambung politisi Partai Nasdem itu, harus didorong agar melakukan kampanye secara berkelanjutan.
Bila ada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak harus diberi sanksi. Ini sudah masuk ranah pidana.
Problem masalah anak, kata Mahir, seperti tak ada habisnya. Anak-anak yang dipaksa bekerja untuk menopang ekonomi keluarga justru menghilangkan kesempatan emas anak untuk berkembang.
Selain itu, menurut Mahir, pekerja anak biasanya dari keluarga miskin. Apalagi keluarga petani, selalu mengharuskan anak-anaknya bekerja di sektor pertanian.
"Bila hanya anak-anak di perkotaan saja yang diperhatikan, sementara anak-anak di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang jauh dari pusat informasi kurang diperhatikan, maka ke depan akan menciptakan gap yang lebar dan mengancam ketahanan negara," tuturnya. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
