Sumber :
- setda.pulaumorotaikab.go.id
VIVA.co.id
- Bupati Morotai, Rusli Sibua, dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Kamis 2 Juli 2015.
Namun Rusli ternyata mangkir dari pemeriksaan penyidik tersebut. "Iya tidak hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi.
"Kita disuruh menyerahkan bukti-bukti risalah-risalah persidangannya dengan berkas putusannya. Itu saja. Yang lain tidak ada," ujar Kasianur usai menjalani pemeriksaan.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Rusli diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dengan tujuan untuk memengaruhi putusan sengketa Pilkada MK.
Atas perbuatannya itu, Rusli disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) atas nama Rusli Sibua tercatat sejak tanggal 25 Juni 2015.
Johan mengakui penetapan tersangka Rusli merupakan hasil pengembangan dari putusan pengadilan Akil Mochtar. Akil diketahui telah dinyatakan bersalah dan telah divonis penjara seumur hidup.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Rusli diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dengan tujuan untuk memengaruhi putusan sengketa Pilkada MK.
