- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengaku kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih ketat, merupakan langkah berani untuk memandirikan pembangunan industri dan infrastruktur.
Beberapa penajaman yang dilakukan, ialah dengan menyusun rincian aturan dan tentu saja pelaksanaan yang diikuti pengawasan.
"Artinya, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Ini negara kita, ya harus dibangun dengan cara dan barang-barang modal sendiri, karena kita memang mampu," tegas Saleh Husin pada acara buka puasa bersama dan sarasehan dengan Persatuan Insinyur Indonesia di rumah dinas Menperin di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu 8 Juli 2015.
Penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah diperhitungkan sangat potensial untuk menumbuh kembangkan dan menguatkan struktur industri manufaktur.
Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang antara lain belanja modal pemerintah pusat pada 2015 sebesar Rp290 triliun, atau 14,22 persen dari total anggaran pemerintah pusat sebesar Rp2.039 triliun.
Sementara itu, kebutuhan belanja modal (capital expenditure) seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada tahun ini mencapai Rp300 triliun, demikian dikutip dari laman Kementerian Perindustrian.
"Itu uang Indonesia, jadi kita harus berani mengambil kebijakan menggunakan dana kita sendiri untuk memandirikan pembangunan sekaligus menggerakkan industri dalam negeri," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Bobby Gafur Umar percaya, peningkatan TKDN adalah salah satu elemen penting dan strategis yang harus mendapat perhatian pemerintah, jika ingin memacu industri dalam negeri.
Salah satu upaya yang diyakini akan berdampak signifikan adalah dengan memberdayakan segala kemampuan dan unsur lokal, dalam rangka meningkatkan TKDN.
"Manfaat dan nilai tambah yang akan kita peroleh pun juga akan lebih besar. Di situlah, TKDN menjadi kunci,” kata Bobby. (asp)
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Industrialiasi tantangan untuk pertumbuhan ekonomi.
