VIVA.co.id - Komisi IV DPR RI akan meninjau Kebun Binatang Surabaya yang terlokasi di Jalan Setail No.1, untuk melihat secara langsung kondisi kebun binatang tersebut, Kamis 9 Juli 2015.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam mengatakan informasi yang didapatkannya ada kekisruhan kepengurusan kebun Binatang Surabaya yang menyebabkan tidak terpeliharanya dengan baik lahan dan satwa yang ada. “Saya prihatin banyak satwa yang mati secara tidak wajar di Kebun Binatang ini,” katanya.
Ibnu Multazam mengatakan sebenarnya yang bertanggungjawab dalam memberikan izin pengelolaan kebun binatang adalah Kementerian Kehutanan. Oleh karena, itu Kementerian Kehutanan dapat mengevaluasi pengelolaan kebun binatang. “Kebun Binatang harus memiliki kelayakan dan kecukupan lahan, dokter hewan, pawang, dan pakan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja, kebun binatang bukan hanya sebagai tempat fasilitas pendidikan dan pariwisata, namun juga harus bertujuan melindungi dan meningkatkan popolasi dari satwa tersebut. “Bukan hanya untuk komersial, kebun binatang harus melindungi dan menambah populasi satwa yang ada,” tandas sjachrani.
Dukung Impor Sapi Betina
Wakil Ketua Komisi IV IBnu Multazam mendukung rencana Pemerintah yang akan mengimpor sapi betina produktif dari Selandia Baru, untuk menambah populasi sapi dalam negeri.
“Saya mendukung program penambahan sapi indukan produktif yang akan dibagikan sebagai bansos (Bantuan Sosial) kepada rakyat, namun sapi-sapi tersebu harus diadaptasi dengan iklim di Indonesia yang berbeda iklim dengan Selandia Baru termasuk pakannya,” kata Ibnu Multazam.
Selain itu, Ibnu Multazam juga meminta kepada Badan Karantina Hewan Kementerian Pertanian untuk memastikan kemampuan reproduksi sapi-sapi tersebut. “Badan Karantina harus memastikan kesehatan dan kemampuan reproduksi sapi betina produktif impor dapat lebih dari 5 kali melahirkan,” katanya.
Melalui cara ini, diharapkan tujuan dari program impor sapi betina produktif untuk menambah jumlah populasi sapi dalam negeri dapat tercapai. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
