VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena menyayangkan sikap pemerintah daerah (pemda) yang belum memahami fungsi strategis Balai Latihan Kerja (BLK). Akibatnya, banyak fasilitas tersebut terbengkalai dan kurang terawat.
“Padahal, BLK merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya saat memimpin kunjungan kerja di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 9 Juli 2015.
Menurut dia, jumlah lapangan kerja di negeri ini cukup besar. Namun, karena kompetensi yang dibutuhkan pasar tak sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia, maka terkesan cukup banyak pengangguran.
Ia mengatakan, peran penting BLK tak hanya meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, namun juga bisa menghasilkan calon wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Menurut dia, harus ada revitalisasi dan reformasi terhadap seluruh BLK di seluruh UPTP dan UPTD BLK di Indonesia. Hal itu dilakukan agar kendala yang dihadapi dalam pengembangan BLK semakin baik. Selama ini permasalahan yang sering dihadapi BLK di antaranya penyerapan anggaran belum makaimal, jumlah peserta yang semakin menurun, dan penyaluran tenaga kerja yang belum jelas.
Ia mencontohkan, terdapat BLK dengan peralatan yang sudah cukup memadai. Namun, jumlah peserta pelatihan masih sangat minim. Hal tersebut terjadi akibat tingginya biaya pelatihan yang harus disediakan, seperti honor instruktur serta kurikulum yang harus disiapkan.
Guna mengatasi keterbatasan dana, BLK serta pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan inovasi dan kreativitas.
“BLK dapat diubah menjadi suatu badan layanan umum (BLU) dan dikerjasamakan dengan industri yang membutuhkan sumber daya manusia,” katanya. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
