VIVA.co.id - Kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan, tak dipungkiri mempengaruhi kondisi ekonomi internal Indonesia. Bahkan, turut mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan pertumbuhan investasi. Hal ini ditengarai menjadi salah satu penyebab target penerimaan negara sulit tercapai.
Demikian diutarakan Anggota Komisi XI DPR, Henky Kurniadi, usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DI Yogyakarta, Rabu 8 Juli 2015. Tim Kunker Komisi XI DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan (F-PD).
“Para pelaku pasar itu mungkin tertekan dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena kondisi global atau faktor eksternal itu lebih rentan daripada faktor internal,” kata Henky.
Politisi F-PDI Perjuangan ini melihat, walaupun kebijakan fiskal dan moneter Indonesia semuanya sudah benar dan on the track, namun Henky menilai hal itu belum cukup menghadapi tantangan eksternal yang luar biasa.
“Contohnya masalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Efek ini bukan hanya berdampak terdapat di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Bukan berarti kurs Indonesia bukan yang paling jelek. Euro lebih parah, Ringgit Malaysia juga,” analisa Henky.
Politisi asal Dapil Jawa Timur ini melihat sebenarnya Indonesia masih mampu bertahan dengan perlambatan ekonomi global, namun siklus ini harus dilalui. Ramalan The Fed menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang akan tumbuh lebih baik. Namun Henky mengingatkan Pemerintah agar tetap berhati-hati di tahun mendatang.
“Tapi kita harus optimis, pasar harus dikembangkan dengan optimisme, sehingga arus investasi masuk. Kalau tidak ada investasi, penerimaan negara akan semakin berat. Kalau tidak ada income yang bagus, bagaimana masyarakat mempunyai konsumsi yang tinggi dan menarik pajak,” kata Henky seolah bertanya.
Henky menambahkan, penerimaan negara dari sektor pajak sangat terkait dengan kebijakan sektor riil dan kebijakan fiskal. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai muncul ego sektoral antar pemangku kepentingan, sehingga dapat tercipta sinergi di Pemerintah.
“Sekarang ini merupakan kesempatan kita untuk menata secara struktur ekonomi kita, untuk lebih bagus ke depannya,” tutup Henky. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
