Pemerintah Harus Mampu Menjamin Cadangan BBM 90 Hari

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan
Sumber :

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan, menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin ketahanan energi demi berhasilnya pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan standar kehidupan.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

“Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang demikian pesat semakin member dampak pada meningkatnya konsumsi nasional. Hingga tahun 2025, konsumsi BBM sudah mencapai 2,5 – 2.6 juta barrel per hari,” ungkapnya.

Untuk itu, Heri menilai bahwa pengelolaan cadangan minyak nasional sangat strategis dan pemerintah harus bekerja keras untuk memenuhi cadangan BBM. “Jangan hanya tidak ada uang lalu pemerintah menyerah.  Kalau pemerintah cepat menyerah, maka kesinambungan pertumbuhan ekonomi, politik, dan sosial akan terancam,” ungkap Heri. Ia pun memastikan pemerinah untuk mampu menyediakan energi yang berkelanjutan dan cukup bagi kebutuhan konsumen.

Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus melakukan terobosan dan perbaikan lebih jauh dalam pembentukan sistem kelembagaan di Indonesia. “Perlunya penguatan dalam perencanaan kebijakan dan implementasinya , investasi dalam bidang infrastruktur energi yang penting, dan usaha yang berkelanjutan guna menuju pasar energi yang terkelola dengan baik untuk menciptakan struktur harga yang baik pula,” ujar Heri.

International Energy Agency (IEA) kini mensyaratkan cadangan BBM untuk setiap negara harus 90 hari demi mencapai katahanan energi. Saat ini pemerintah Indonesia hanya mampu memenuhi sepertiganya atau sekitar 30 hari. “Sulitnya untuk memenuhi cadangan minyak 90 hari tersebut adalah bukti bahwa pemerintah saat ini tidak mampu untuk keluar dari ketergantungan pada pasokan minyak impor,” kata Heri.

Komisi II Bahas PKPU dengan KPU & Bawaslu

Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut menambahkan, jika dirasa perlu Presiden dapat mengeluarkan Perpres untuk meningkatkan cadangan BBM 90 hari. “Dengan Perpres tersebut, diharapakan menjadi solusi kebijakan BBM nasional yang mengalami banyak kesulitan karena banyaknya keterlibatan berbagai lembaga dan badan yang fungsinya saling tumpang tindih,” ungkap Heri.

Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Demi mencapai kedaulatan energi.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016