- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafiz Tohir melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh pemerintah sangat rendah hanya 4,7 persen pada kuartal pertama 2015. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi paling lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 2009.
Karena itu, dia menyarankan, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan memilih figur-figur yang mampu mengelola perekonomian nasional.
"Figur yang kuat, petarung dan dipercaya pasar, sehingga diharapkan timbul kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Tidak seperti saat ini, yang sedikit-sedikit ngutang keluar negeri. Hal ini, membuat rupiah akan semakin tertekan," katanya di Jakarta, Kamis 30 Juli 2015.
Menurutnya, turunnya jumlah investasi yang masuk, baik dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, serta melemahnya daya beli masyarakat, terutama di sektor konsumsi mengakibatkan turunnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Ia menambahkan, melambatnya pertumbuhan ekonomi berimbas pada turunnya ketersediaan lapangan kerja baru untuk usia produktif dan tingkat pengangguran justru semakin meningkat, karena banyak pekerja yang dirumahkan akibat pengurangan produksi perusahaan.
Ditambah lagi, lanjut anggota politisi PAN itu, pertumbuhan kredit melambat, dan tingkat inflasi terus naik dalam beberapa bulan terakhir.
"Khususnya bulan Mei-Juni, yang berada di level tujuh persen, serta berpotensi terus bergerak ke posisi psikologis sebesar 10 persen, karena harga pangan semakin mahal dan terus merangkak naik," katanya.
Untuk mengatasi keadaan ini, menurut Hafiz, tim ekonomi pemerintah harus bergerak cepat dengan memaksimalkan seluruh potensi belanja APBN, yang mencapai lebih Rp2 ribu triliun. Ini untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di kuartal pertama.
Dia menyarankan, pemerintah mempercepat proses program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, rel kereta ganda, dan bandara. Melibatkan penuh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan mengajak pelaku usaha swasta dalam negeri dalam investasi pendanaan maupun proses pengerjaan pembangunan. (asp)
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi
Hanya fenomena politik jelang pilkada.
