Sumber :
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengecam praktik pemberian 'mahar' politik bagi calon kepala daerah yang hendak maju dalam Pilkada serentak 2015.
Sebab itu ia pun mendukung uapaya Badan Pengawas Pemilu untuk meminta pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusiri dugaan tersebut.
"Enggak boleh ada mahar mahar lagi. Pilkada itu harus jujur adil dan dipilih rakyat," ujar Setya di DPR, Selasa 4 Agustus 2015.
Menurutnya, saat ini adalah waktunya bagi kepala daerah dekat dengan masyarakat. Partisipasi pembangunan harus dilakukan bersama oleh kepala daerah dan masyarakatnya.
"Semua harus transparan. Rakyat harus harus tau betul masalah masalah para pemimpinnya untuk pembangunan," katanya.
Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu dalam supervisi dan monitoring di sejumlah daerah baru-baru ini menemukan adanya praktik mahar politik bagi calon kepala daerah.
Akibat itu, banyak calon yang akhirnya membatalkan pencalonannya karena tak mampu menyediakan sejumlah mahar kepada partai politik pengusungnya.
"Beberapa bakal calon kepala daerah mengaku gagal untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan parpol lantaran tidak sanggup memenuhi mahar yang disyaratkan dengan nilai miliaran rupiah," kata anggota Bawaslu Nasrullah.
"(Karena itu) kami minta PPATK telusuri 827 calon kepala daerah di pilkada tahun ini," katanya.
Halaman Selanjutnya
"Beberapa bakal calon kepala daerah mengaku gagal untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan parpol lantaran tidak sanggup memenuhi mahar yang disyaratkan dengan nilai miliaran rupiah," kata anggota Bawaslu Nasrullah.
