VIVA.co.id - Paerah, janda berusia 75 tahun, warga desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, duduk di kursi depan rumahnya sambil membersihkan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang baru diterima tiga hari lalu.
Beras itu bercampur dengan tanah, berbau apek, dan berwarna kecoklatan.
Paerah adalah salah satu penerima raskin yang tidak layak konsumsi. “Berasnya seperti ini, bagaimana mau dimasak. Kalau mau dimasak, harus dipoles lagi di penggilingan padi. Itu pun tetap saja masih apek nasinya,” tutur Paerah, Selasa 11 Agustus 2015.
Setiap dua bulan sekali, Paerah mendapat jatah raskin yang diambil di Kantor Desa Luworo. “Baru kali ini dapat yang paling jelek. Kalau sebelumnya, tidak begitu jelek berasnya,” tuturnya menggunakan bahasa Jawa.
Tidak hanya Paerah yang mengeluh, Sugiyem dan Sukemi, tetangga Paerah juga mengeluhkan hal yang sama. “Semua dapatnya, ya seperti ini, kadang-kadang ada binatangnya di karung beras,” kata Sukemi.
Menurut data di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, penerima raskin sebanyak 493 kepala keluarga (KK). “Yang dibagikan pada hari Jumat 7 Agustus 2015, itu dua bulan. Sehingga, semua yang terbagi ke penerima mencapai jumlah 14.790 kilogram raskin,” kata Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng, Citra Alifianingtyas.
Kata dia, karena ada laporan bahwa beras yang beredar tidak layak konsumsi, maka untuk sementara pembagian raskin dihentikan. “Sebanyak 2.760 kg yang masih berada di kantor desa, kemarin ditarik kembali oleh Bulog, dan akan diganti secepatnya. Namun, hingga hari ini, beras pengganti belum datang,” ujar Citra.
Sujono, kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Luworo, mengatakan bahwa Bulog harus segera mengganti beras. “Yang sudah terbagi pun seharusnya diganti dengan beras yang lebih bagus, yang layak untuk dikonsumsi. Sehingga, ini menjadi catatan bagi kami bahwa pembagian beras raskin ini harus disertai dengan kualitas yang bagus,” ujar Sujono.
Sementara itu, Kepala Bulog Madiun, Suharto Djabar belum bisa dihubungi terkait temuan beras untuk rakyat miskin yang tidak layak konsumsi ini. (asp)
DPR Desak Pemerintah Intervensi Harga Bahan Pokok
Ketua DPR juga ingin fungsi Bulog jadi lebih maksimal.
