- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp1.848,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015. Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen.
"Di sisi lain, Pemerintah juga terus mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Sumber Daya Alam, terutama migas, diperkirakan akan mendominasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, meski pencapaiannya masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak," kata Joko Widodo saat membacakan Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna Tahunan di Gedung MPR/DPR, Jumat 14 Agustus 2015.
Menurut Jokowi, dari sisi belanja, peningkatan ruang fiskal ditempuh melalui efisiensi subsidi, efisiensi belanja operasional, dan pengendalian belanja yang wajib dialokasikan. Selain itu, juga melalui peningkatan belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional.
Dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional, kebutuhan pendanaan, dan penyelenggaraan Pemerintahan, anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2016 diarahkan untuk kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
Pertama, melanjutkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan. Kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan program Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan.
Ketiga, mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran.
Kelima, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.
Keenam, mendukung desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Dana Alokasi Khusus.
Ketujuh, melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional.
Kedelapan, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (asp)
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?
Revisi UU Pajak akan segera diajukan ke DPR.
