- Antara/ Septianda Perdana
VIVA.co.id - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hendrawan Supratikno, menyatakan kenaikan dana transfer pemerintah ke daerah, khususnya dana desa, sepatutnya bisa lebih dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat.
Dana itu dinilai mampu memberikan dampak positif bagi sektor-sektor integral yang sampai saat ini masih menjadi kendala. Salah satunya adalah sektor infrastruktur.
"Tahun depan dana desa ini naik jadi Rp26 triliun. Ini artinya industri perdesaan akan semakin bergairah," kata Hendrawan dalam diskusi dengan topik Catatan RAPBN 2016 di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 15 Agustus 2015.
Penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur di daerah juga dianggap mampu menekan laju urbanisasi yang selalu meningkat setiap tahunnya.
"Rakyat desa akan jauh lebih produktif. Pengangguran juga pasti berkurang dengan banyaknya infrastruktur di desa. Ini kan, justru mengurangi urbanisasi," ujar dia menambahkan.
Meski demikian, dana itu bukanlah solusi utama dalam pembangunan infrastruktur di daerah guna menggenjot ekonomi dalam negeri. Peran pemerintah dalam memberikan insentif percepatan pembangunan di daerah juga diharapkan bisa segera dilakukan.
"Pembangunan infrastruktur itu lama. Tentu bukan waktu yang singkat," ucapnya.
Dalam pidato tentang RAPBN 2016 Presiden Joko Widodo menyatakan dana desa pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 meningkat sebesar Rp47 triliun dibandingkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp20,8 triliun.
Kenaikan anggaran ke daerah juga terjadi pada dana transfer pemerintah ke daerah yang sebesar Rp782,2 triliun. Besaran dana transfer daerah dalam RAPBN 2016 itu lebih tinggi dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp664,6 triliun, atau naik sebesar Rp117,6 triliun. (asp)
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Target penerimaan negara dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun.
