Sumber :
- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, berkilah tentang peristiwa Presiden Joko Widodo yang menolak menandatangani pembangunan gedung baru Parlemen saat rangkaian pembukaan masa sidang I DPR tahun 2015-2016 pada Jumat, 14 Agustus 2015.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Menurut Fahri, sesungguhnya Presiden sudah setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR itu. Presiden belum bersedia karena belum ada sedikit pun bentuk fisik yang sudah dibangun dari keseluruhan rencana, meski anggaran pembangunannya sudah disetujui.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
“Anggarannya baru dipidatokan (disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan tentang Rancangan APBN 2016). Enggak usah diadu domba DPR dan Presiden,” katanya seusai menerima kunjungan delegasi Kongres Amerika Serikat di kompleks Parlemen di Jakarta pada Minggu, 16 Agustus 2015.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Fahri menjelaskan, gedung baru DPR itu kelak tentu digunakan oleh rakyat dan wakil rakyat. Pembangunan pun direncanakan tidak rampung pada periode DPR sekarang: 2014-2019, melainkan periode berikutnya. Maka anggota Parlemen yang akan menikmati pun adalah wakil rakyat periode berikutnya.
Presiden menolak menandatangani pembangunan gedung baru DPR pada Jumat pekan lalu. Awalnya, permintaan itu disampaikan Ketua DPR, Setya Novanto, pada pidato pembukaan masa sidang I DPR tahun 2015-2016.
Ada tujuh bangunan baru DPR yang disebut sebagai tujuh ikon Parlemen. Dijadwalkan di awal, Presiden akan menandatangani prasasti pembangunan gedung atau ikon Parlemen itu.
Fahri mengakui bahwa Presiden enggan menandatangani prasasti pembangunan tujuh ikon Parlemen itu. "Ada permintaan dari Pak Jokowi karena di mana-mana beliau ingin supaya suatu proyek itu tampak dan clear, baru ada proses dan kita bicarakan arahnya. Akhirnya kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," kata Fahri, ketika itu.
Memang hingga kini, belum ada fisik rencana pembangunan tujuh ikon Parlemen itu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, gedung baru itu akan dibangun di sebelah Gedung Nusantara DPR. Karena belum ada fisik rencana pembangunan hingga rincian anggarannya, Presiden belum bersedia melakukan penandatanganan itu.
Rencananya, gedung baru DPR nanti akan diisi berbagai hal menyangkut Parlemen. Seperti museum Parlemen, yang kini masih ditempatkan di lantai dua Gedung Nusantara DPR.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Presiden menolak menandatangani pembangunan gedung baru DPR pada Jumat pekan lalu. Awalnya, permintaan itu disampaikan Ketua DPR, Setya Novanto, pada pidato pembukaan masa sidang I DPR tahun 2015-2016.
