Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran belanja dalam nota rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp2.121,3 triliun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
AIIB Mulai Cairkan Utang untuk RI US$216,5 Juta
Hal tersebut, justru dinilai akan meningkatkan defisit dari tahun sebelumnya.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi, mengatakan dalam nota RAPBN 2016, defisit diprediksi mencapai Rp273 triliun, naik Rp55 triliun dibandingkan tahun sebelumnya di APBN-Perubahan 2015 yang sebesar Rp222 triliun.
"Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah menargetkan utang sebesar Rp183,4 triliun, naik Rp28 triliun dari APBNP 2015 di angka Rp155 triliun," ujar Apung di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2015.
Apung menjelaskan, kenaikan utang tersebut terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp176 triliun dan utang luar negeri sebesar Rp16 triliun.
Tak hanya itu, kata dia, nota RAPBN 2016 juga belum menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi prioritas tiang perekonomian negara sebagai sumber pendapatan negara.
"Pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp31 triliun, lebih rendah Rp5 triliun, atau turun 15,7 persen dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2015," katanya.
Padahal, Apung menambahkan, dalam APBNP 2015 dan perkiraan realisasi pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp36 triliun.
Dengan begitu, setiap tahun, target penerimaan dari BUMN selalu turun, seperti target APBN 2015 sebesar Rp44 triliun.
"Pada APBNP 2015, sebenarnya beberapa BUMN mendapatkan alokasi PMN (penanaman modal negara) sekitar Rp63 triliun. Namun, negara sepenuhnya tidak merasakan timbal balik dari penerimaan BUMN," kata Apung.
Seperti diketahui, dalam nota RAPBN 2016, Presiden Joko Widodo lebih fokus memperhatikan strategi pembangunan nasional, kebutuhan pendanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah menargetkan utang sebesar Rp183,4 triliun, naik Rp28 triliun dari APBNP 2015 di angka Rp155 triliun," ujar Apung di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2015.
