Sumber :
- https://edorusyanto.wordpress.com
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembahasan soal proyek light rail transit (LRT) rampung selambat-lambatnya 31 Agustus 2015. Sehingga, pada tanggal itu Jokowi dapat membuat keputusan presiden soal pembangunan LRT tersebut.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa 18 Agustus 2015, mengatakan Presiden Jokowi akan mengeluarkan dua peraturan presiden (perpres) yaitu LRT dan High Speed Train Jakarta Bandung.
Beberapa hal yang sudah menemukan penyelesaian diantaranya soal pembiayaan dan siapa yang akan mengerjakan. Namun, hal yang belum mendapat titik temu adalah persoalan jangka panjangnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa 18 Agustus 2015, mengatakan Presiden Jokowi akan mengeluarkan dua peraturan presiden (perpres) yaitu LRT dan High Speed Train Jakarta Bandung.
Beberapa hal yang sudah menemukan penyelesaian diantaranya soal pembiayaan dan siapa yang akan mengerjakan. Namun, hal yang belum mendapat titik temu adalah persoalan jangka panjangnya.
"Karena inikan dalam batasan dengan Jawa Barat, siapa yang tanggungjawab. katakanlah dari Cibubur atau Bogor dari tempat lain yang harus jadi satu kesatuan sistem transportasi di negara lain," kata Pramono usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi menegaskan, agar pembangunan proyek ini tidak mengulang kesalahan negara lain yang saat pembangunannya terburu-buru.
"Tapi intinya beliau memberi batas sebelum 31 Agustus semua persoalan sudah selesai lalu kami mulai
ground breaking
," ujar dia.
Infratruktur ini, kata dia, sangat penting karena pembangunannya akan dilakukan di sembilan kota. Yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Palembang dan Semarang. Sementara Jakarta pembangunannya akan didahulukan karena akan menjadi percontohan.
Selain itu, diharapkan LRT segera dirampungkan untuk mengurai kemacetan Jakarta. Sebab, pertahun kerugian yang ditimbulkan karena kemacetan mencapai Rp33 triliun. Sehingga proyek pembangunan di Jakarta ini ditargetkan sampai 2018.
Namun, ada pula masalah pembangunan LRT di Jakarta ini. Di mana, ada bebgerapa bagian yang menjadi tanggungjawab Pemprov DKI dan investor lainnya.
"Ini harus ada kesamaan pak Gubernur menyampaikan jangan sampai suatu hari DKI menanggung beban. Sehingga di awal semuanya harus terencana, siapa saja nanti yang akan membangun, sumber dananya dari mana, dilakukan
appraisal
(penilaian), karena
appraisal
itu dilakukan sejak awal, dalam kesepakatan yang diatur dalam perpres," kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin NAsution mengatakan bahwa dalam rapat terbatas dengan Jokowi itu, cukup melegakan. Sebab semua yang terlibat dan berkepentingan dalam proyek itu mengungkapkan kekhawatirannya dan harapannya sehingga diskusi menjadi cukup dalam.
Yang paling banyak berkepentingan dalam persoalan ini adalah Pemprov DKI Jakarta, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan. Namun, kata dia, masih ada beberapa hal yang harus dibahas, sehingga rapat mengenai LRT ini dapat dilakukan dua kali lagi.
Sementara itu. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan bahwa yang menjadi perhatian Jokowi adalah agar tarif LRT tak terlalu mahal.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Karena inikan dalam batasan dengan Jawa Barat, siapa yang tanggungjawab. katakanlah dari Cibubur atau Bogor dari tempat lain yang harus jadi satu kesatuan sistem transportasi di negara lain," kata Pramono usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
