Sumber :
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, untuk sadar akan posisinya sebagai anggota kabinet Presiden Joko Widodo.
Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit, mengatakan di dalam sebuah birokrasi pemerintahan, seluruh anggota harus memiliki pendapat yang sama dalam menentukan suatu kebijakan. Hal ini menurut Supit tidak ditunjukkan dalam diri Rizal.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit, mengatakan di dalam sebuah birokrasi pemerintahan, seluruh anggota harus memiliki pendapat yang sama dalam menentukan suatu kebijakan. Hal ini menurut Supit tidak ditunjukkan dalam diri Rizal.
Baca Juga :
Rizal Ramli Tutup Mulut Ditanya Pilkada Jakarta
"Pemerintah harus satu. Rizal Ramli harus tahu posisinya. Sebenar apa pun, etikanya tidak seperti itu. Kalau mau ya enggak di publik dong, tapi di internal," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2015.
Menurut dia, pemerintah harus kompak di tengah kondisi perekonomian dalam negeri yang tengah melesu, dan terdepresiasinya rupiah dalam beberapa pekan terakhir. Sebab, ini akan mengancam kepercayaan kalangan pengusaha terhadap kinerja pemerintah kedepannya.
"Pengusaha itu masih melihat apakah pemerintah bisa menahan kurs rupiah supaya mereka tidak bangkrut. Kalau ini terjadi, akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Demo pekerja juga bahaya sekali. Jadi dalam keadaan apa pun harus kompak. Tidak boleh tidak," ujar dia.
Supit menyayangkan atas sikap Rizal Ramli tersebut. Menurutnya, hal ini bisa memberikan dampak negatif bagi laju pemerintahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanah air.
"Apalagi baru jadi menteri, baru diangkat, ini sangat disayangkan. Sulit sekali memberikan jaminan pemerintah bisa bekerja dengan sekuat-kuatnya. Ini yang kita khawatirkan," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pemerintah harus satu. Rizal Ramli harus tahu posisinya. Sebenar apa pun, etikanya tidak seperti itu. Kalau mau ya enggak di publik dong, tapi di internal," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2015.
