Menristek Tertarik Rekayasa Genetika Sapi Papua

Menristek Dikti, M Nasir resmikan kampus FK Papua
Sumber :
  • Dok. Kemenristek
VIVA.co.id
- Di tengah mahalnya harga daging sapi, ditambah dengan melihat banyaknya sapi yang berkeliaran bebas di Sorong, Papua Barat, Kemenristek tertarik untuk rekayasa genetika sapi. Hal ini diungkap Menristek Dikti, Mohammad Nasir.


Saat meresmikan pembangunan Kampus Fakultas Kedokteran, Universitas Papua, di Sorong, Menristek mengaku kaget melihat banyaknya sapi yang berkeliaran bebas di kabupaten itu. Sapi-sapi tersebut memiliki bobot yang luar biasa.


"Ini bisa dikembangkan untuk swasembada daging di wilayah Papua. Bobot sapi ini juga besar. Kami jadi punya rencana untuk mengembangkan sapi-sapi ini," kata Menteri Nasir dalam keterangan resminya, Sabtu, 22 Agustus 2015.
Satu Sapi Unggulan Indonesia Hasilkan 2 Ribu Sperma Jadi


Tiga Tahun Lagi, Indonesia Yakin Lepas dari Impor Sapi
Menurut dia, kementerian telah mengembangkan sapi khusus hasil rekayasa genetika untuk meningkatkan bobot. Artinya, setelah direkayasa, sapi dengan berat normal 200 kilogram bisa ditingkatkan menjadi 500 hingga 750 kilogram per ekor.

Publikasikan Riset Unggulan, Menristek Hadiahi Rp100 Juta

"Saya minta Pak Bupati untuk mengumpulkan beberapa ratus sapi, nanti kami bantu untuk proses rekayasa genetika agar sapi di Papua bobotnya makin berat," kata Menteri Nasir, yang didampingi Bupati Sorong, Stefanus Malak.


Jika sapi di Sorong dapat dikembangkan, menteri meyakini kebutuhan daging di Papua dapat dipenuhi, tanpa harus impor daging. Menteri Nasir juga mengharapkan agar pimpinan daerah Papua untuk terus mencari nilai tambah yang dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian wilayah.


Terkait dengan pendidikan, menristekdikti juga berharap agar mutu tenaga pendidik di wilayah Papua dapat ditingkatkam sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.


"Dosen itu minimal harus S2, kalau masih ada yang S1 harus cepat ditingkatkan dan pemerintah tidak segan memberikan bantuan. Yang paling penting harus putra daerah," ujarnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya