- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Roem Kono, sepakat dengan keinginan Presiden Joko Widodo terkait pengkajian ulang pembangunan tujuh proyek di kompleks DPR, Senayan, Jakarta.
"Itu sudah benar pemerintah bilang. Mana ada anggaran tiba-tiba diminta, harus ada kajian teknisnya. Kajian teknis sudah jalan, itu domain Kesekjenan, bukan dari kami," kata Roem di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 24 Agustus 2015.
Kajian teknis itu terutama terkait kebutuhan ruang bagi anggota legislatif yang berkantor di kompleks DPR RI. Seperti, kebutuhan ruang yang dianggap kurang mumpuni saat ini, sehingga anggota DPR dengan tujuh staf harus mengisi ruang yang kecil.
"Itu sudah diatur, bahwa pejabat negara dapat 117 meter persegi. Sekarang ini hanya 27 meter persegi. Itu peraturan presiden ya, bukan kami yang bikin," kata Roem.
Terkait anggaran Rp1,6 triliun untuk pembangunan tujuh proyek DPR, politikus Partai Golkar ini mengatakan jumlah itu baru asumsi awal.
"Itu asumsi saja. Nanti dihitung kembali apakah 1,6 atau 1,2, itu tergantung hasil kajian. Itu masih dihitung," katanya.
Menurut Roem Kono, proses pengkajian masih berjalan. "Insya Allah satu dua bulan selesai. Pengkajian dengan Kesekjenan, Kementerian PU dan konsultan," kata Roem. (ase)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
