Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai, terus melemahnya kondisi ekonomi Indonesia diprediksi tidak hanya terjadi pada semester I-2015 saja. Tetapi, akan berlanjut pada semester II-2015.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, pada triwulan II-2015, pertumbuhan ekonomi Tanah Air kembali melambat. Dan, membawa sejumlah konsekuensi bagi target kesejahteraan sosial-ekonomi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, pada triwulan II-2015, pertumbuhan ekonomi Tanah Air kembali melambat. Dan, membawa sejumlah konsekuensi bagi target kesejahteraan sosial-ekonomi.
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Bahkan, Enny juga mempertanyakan Badan Pusat Statistik (BPS) yang biasanya secara teratur dan reguler menyampaikan berbagai perkembangan indikator sosial dan ekonomi masyarakat kepada publik, tiba-tiba terlambat publikasinya.
"Setiap tahun pada bulan Maret, BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional dan biasanya mengumumkan hasilnya pada bulan Juli tahun yang sama," ujar Enny di kantof Indef, Jakarta, Senin 24 Agustus 2015.
Selanjutnya, kata Enny, data tersebut sebagai evaluasi kinerja pemerintah, yang biasanya disampaikan dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan.
"Namun, anehnya Presiden Jokowi juga seolah kelupaan, menyampaikan capaian indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran. Padahal, informasi dan indikator kesejahteraan tentu sangat penting bagi pemerintah dalam merencanakan, mengevaluasi dan menentukan programnya guna mencapai target dan sasaran pembangunan," katanya
Bedasarkan hal tersebut, lanjut Enny, menunda dan menyembunyikan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Terlebih, bila dengan alasan perkembangan yang terjadi tidak sesuai target-target yang ditetapkan pemerintah.
"BPS merupakan lembaga independen yang seharusnya menjadikan kepentingan publik sebagai satu-satunya rujukan dan pertimbangan utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," kata Enny
Dengan begitu, Enny mengakui, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam setahun terakhir telah terjadi penurunan indikator kesejahteraan masyarakat, utamanya terjadi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Itu kenapa BPS belum mengumumkan data tentang kemiskinan dan pengangguran.
"Mengapa informasi dan data tentang kemiskinan dan pengangguran belum diumumkan oleh BPS dan mengapa Presiden dalam pidatonya tidak menyinggung hal ini? Kami juga menuntut BPS untuk bersikap independen dan obyektif," ujarnya. (asp)
Halaman Selanjutnya
Bahkan, Enny juga mempertanyakan Badan Pusat Statistik (BPS) yang biasanya secara teratur dan reguler menyampaikan berbagai perkembangan indikator sosial dan ekonomi masyarakat kepada publik, tiba-tiba terlambat publikasinya.
