Pemerintah Tak Bisa Salahkan Penerapan Sistem E-Hajj

VIVA.co.id - Tertundanya ribuan jamaah haji Indonesia akibat penerapan sistem e-hajj oleh pemerintah Saudi Arabia sangat disesalkan oleh berbagai pihak.

Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa mengkambinghitamkan pemerintah Saudi Arabia yang telah merubah mekanisme pembuatan visa manual menjadi elektronik.

"Pemerintah Arab Saudi sudah menginformasikan jauh-jauh hari soal perubahan sistem dari manual ke elektronik, bahkan sebelum pelaksanakan ibadah haji 2014,” ujar Khatibul, Selasa 25 Agustus 2015.

Menurutnya, pemerintah Indonesia seharusnya memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan, menyesuaikan, melaksanakan penerapan sistem elektronik tersebut termasuk seluruh komponennya.

"Keterlambatan visa ini juga berarti mengacaukan jadwal kloter, termasuk mencerai beraikan rombongan karena terjadi proses tambal sulam berdasarkan calon jamaah haji yang sudah lengkap dokumen administrasinya,” kata Khatibul.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar lebih sigap memberi pelayanan jamaah haji supaya tidak mengganggu keseriusan jamaah dalam melaksanakan ibadah haji.

"Jangan sampai persoalan visa ini tidak dapat teratasi dan mengakibatkan calon jamaah haji gagal berangkat ke tanah suci,” tegas Khatibul.

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Demi mencapai kedaulatan energi.

VIVA.co.id

4 November 2016