Sumber :
VIVA.co.id
-Komisi VIII DPR melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Wanita (PPPA) untuk membahas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2014, di Senayan, Senin 31 Agustus 2015.
Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan bahwa pagu indikatif lembaganya pada tahun 2014 adalah sebesar Rp192,4 miliar dengan realisasinya sebesar Rp184,6 miliar. "BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ini dan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian,” ujar Yohana.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan bahwa pagu indikatif lembaganya pada tahun 2014 adalah sebesar Rp192,4 miliar dengan realisasinya sebesar Rp184,6 miliar. "BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ini dan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian,” ujar Yohana.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Sementara itu, Anggota Komisi VIII Dwi Astuti berpendapat bahwa sebaiknya Menteri melakukan terobosan untuk berbagai programnya, termasuk sosialisasi tempat pengaduan, jika masyarakat mau melaporkan suatu masalah.
"Bagaimana upaya Kementerian PPPA dalam mengatasi hal ini, karena ada masyarakat yang melapor ke kepolisian dan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” ungkap Dwi.
Menurutnya, hal demikian dapat menyebabkan tumpang tindih data, karena ada masalah yang ditangani oleh kepolisian dan ada juga yang ditangani P2TP2A.
"Menurut saya, data itu sangat penting. Bagaimana Kementerian PPPA dapat menanggulangi masalah yang terjadi pada perempuan dan anak apabila data-datanya saja tidak akurat,” kata Dwi.
Sedangkan menurut anggota lainnya, Endang Maria, Kementerian PPPA harus membuat gebrakan yang lebih pada program-programnya.
"Ada beberapa program yang seharusnya mampu direalisasikan dengan baik sehingga mampu menguatkan posisi wanita dan perempuan,” kata Endang.
Ia mengharapkan agar berbagai program sosialisasi dan edukasi Kementerian PPPA bisa tepat sasaran. "Yang harus kita kuatkan itu dari tataran masyarakat tingkat bawah, sehingga mereka sadar hukum dan sadar untuk melindungi dirinya sendiri,” kata Endang.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Anggota Komisi VIII Dwi Astuti berpendapat bahwa sebaiknya Menteri melakukan terobosan untuk berbagai programnya, termasuk sosialisasi tempat pengaduan, jika masyarakat mau melaporkan suatu masalah.
