Ketua MPR Sosialisasi Empat Pilar di Lampung

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
Sumber :
VIVA.co.id
Soal Pilkada Kembali ke DPRD, Ini Kata Ketua MPR
- Ketua MPR Zulkifli Hasan mendatangi tiga tempat di Lampung untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) pada Kamis 24 Agustus 2015. Ketiga tempat ituĀ  yaitu sosialisasi Empat Pilar di kota Bandar Lampung dan di dua desa di Kecamatan Kayu Agung, Lampung Selatan.

Bom Sarinah, Ketua MPR Nilai Aparat Tak Kecolongan

Di Bandar Lampung, Zulkifli Hasan berbicara dalam sosialisasi Empat Pilar MPR di depan anggota masyarakat Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat Lampung Selatan. Sosialisasi diikuti sekitar 200 peserta.
Zulkifli Hasan: Posisi Ketua DPR Hak Golkar, Kita Hormati


Dari Bandar Lampung, Ketua MPR menuju daerah desa Margo Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Di daerah transmigrasi ini Ketua MPR berbicara di depan kelompok seni budaya tradisional Paguyuban Turonggo Cipto Manunggal.


Tempat ketiga yang didatangiĀ  adalah desa Sababalau, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Di desa ini, sosialisasi Empat Pilar MPR diikuti para ibu di halaman rumah warga.


Dalam kesempatan sosialisasi itu, Zulkifli Hasan memaparkan tentang nilai-nilai Pancasila. "Pancasila merupakan perenungan mendalam pendiri bangsa," katanya. Bung Karno mencetuskan Pancasila pada pidato 1 Juni 1945, ujar Zulkifli.


Kemudian, pada 22 Juni menjadi Piagam Jakarta. Dan, pada 18 Agustus 1945, menjadi Pancasila. Zulkifli pun mengutip pidato Bung Karno. "Apapun suku, agama, asal usul, kita adalah Indonesia. Semua punya hak dan kewajiban yang sama di republik ini," kata Zulkifli.


Menurut Zulkifli, jika diperas Pancasila mengandung tiga inti yaitu kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. "Inilah nilai penting masyarakat Indonesia yang mulai memudar," katanya.


Dalam sosialisasi itu. Zulkifli mengungkapkan banyak praktik ketatanegaraan yang jauh dari Pancasila dan UUD 1945. Dia mencontohkan sila keempat, tentang musyawarah dan mufakat.


Masih menurut Zulkifli, kita selalu bertarung dalam pemilihan Gubernur, Bupati, bahkan ketua partai. Pemilihan melalui voting tidak cocok dengan budaya Indonesia. Sehingga harus ada musyawarah mufakat perwakilan, namun hilang dalam masyarakat Indonesia, katanya.


"Itulah salah satu contoh sistem ketatanegaraan yang harus diperbaiki agar tidak selalu terjadi kegaduhan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya