Sumber :
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, studi awal termasuk sayembara penataan komplek parlemen harus sukses, karena ini adalah sebagai upaya meletakkan blue print (cetak biru) menuju masa depan.
“Ini adalah keberlanjutan dari proses kita membangun pilar-pilar bernegara dan pilar demokrasi. Di level Pimpinan tidak ada keraguan bahwa proses ini harus berjalan terus karena tidak mungkin kita membiarkan anomaly kondisi kita menjadi tertawaan orang,” katanya saat memimpin Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta tokoh senior IAI di Jakarta, Senin 31 Agustus 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Ini adalah keberlanjutan dari proses kita membangun pilar-pilar bernegara dan pilar demokrasi. Di level Pimpinan tidak ada keraguan bahwa proses ini harus berjalan terus karena tidak mungkin kita membiarkan anomaly kondisi kita menjadi tertawaan orang,” katanya saat memimpin Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta tokoh senior IAI di Jakarta, Senin 31 Agustus 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Menurut Fahri, transformasi yang luar biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada demokrasi di Indonesia dan lahirlah empat kali amandemen UUD 45, yang secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden itu dirampas oleh rakyat melalui penguatan Dewan. “Maka mustahil Dewan tidak berubah,” tegasnya.
Menurut Fahri, jika dulu 450 anggota DPR tidak punya staf, ibarat orang baru kawin berdua, kamarnya hanya 2x4 meter. Sekarang dengan Keppres tentang Badan Kajian sudah turun, maka seorang anggota punya 7 staf, kata Fahri.
“ Jadi sekarang sudah punya 7 anak, masak masih mau tidur di tempat yang sama. Itu pemikiran sederhananya, buat Pimpinan, Tim maupun BURT tidak ada masalah, karena mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, sebab presentasi kali ini akan kita buka ke publik,” katanya.
Untuk diketahui, usai penjelasan Pengurus IAI, pada 7 September 2015 nanti peserta memasukkan karya sayembara arsitektur DPR dan nanti akan dinilai dewan juri. Lalu pada 14 September 2015 akan dilihat wujud arsitekturnya seperti apa. Dan apa yang menjadi batasan oleh arsitek senior sudah dirangkum dalam kerangka acuan kerja.
Anggota Tim Muhidin M Said dari FPG menilai komunikasi dengan masayarakat tentang penataan kawasan parlemen itu yang penting. Upaya yang dilakukan tim seperti sayembara belum ditangkap oleh masyarakat. “Sebaiknya rencana ini disolidkan di tingkat fraksi. Bagaimana mampu meyakinkan teman-teman sehingga bisa diterima masyarakat,” ujarnya.
Darul Siska selaku tim Ketua DPR mengatakan, yang dilihat masyarakat sekarang selalu bicara ekonomi susah, kok DPR bangun gedung. Dan ini telah terjadi DPR lalu sejak 2008, tahun 2009 Ketua DPR Marzuki Alie ketika itu tidak mau bikin sayembara sehingga sampai 2014 tidak ada gerakan apa-apa.
Darul mengatakan, jika sayembara sekarang tidak jadi, maka empat tahun ke depan DPR tidak bisa bikin apa-apa. “Menurut saya, yakinkan masyarakat dan media dengan mengkrongkitkan latar belakang penataan komplek Senayan dengan dikemas bahasa yang bagus, termasuk road show ke media,” katanya.
DPR sekarang, kata Darul Siska akan menghadapi musibah besar kalau penumpang (penghuni) di Gedung Nusantara I tidak dikurangi, sebab kapasitasnya 800 orang, kini dihuni 3.400 orang.
Sementara itu, Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso mengatakan, rakyat harus mengerti mengapa DPR perlu melakukan penataan komplek parlemen Senayan. Karena seringkali informasi yang diterima masyarakat salah, seperti masalah kasur, pewangi dengan anggaran yang dinilai terlalu besar.
“Mungkin pihak kehumasan perlu lebih giat lagi memberitakan hal ini dengan lebih kuat dan berani. Dewan membangun bukan untuk DPR sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa Indonesia semuanya,” ujarnya. (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Fahri, transformasi yang luar biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada demokrasi di Indonesia dan lahirlah empat kali amandemen UUD 45, yang secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden itu dirampas oleh rakyat melalui penguatan Dewan. “Maka mustahil Dewan tidak berubah,” tegasnya.
