Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, pengembangan ini masih terkendala dari sisi pembiayaan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu 2 September 2015, menegaskan guna mendukung rencana tersebut, pemerintah dalam waktu dekat berencana membentuk sebuah lembaga khusus untuk memperlancar pengembangan program infrastruktur.
"Kami akan siapkan lembaga pembiayaan infrastruktur ini, yang nantinya berasal dari pemerintah," kata Bambang, saat seminar tingkat tinggi Bank Indonesia bersama International Monetery Fund (IMF) di Jakarta.
Bambang memaparkan, pemerintah saat ini tidak bisa mengandalkan dana dari perbankan maupun swasta. Sebab, perbankan lebih memilah proyek yang mampu mengembalikan modal secara sepat.
Sedangkan untuk swasta, dia menilai, peran swasta masih terbilang minim dalam menggenjot pembangunan infrastruktur. Hal ini tercermin dari program kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) yang belum juga diimpelementasikan.
"Perbankan masih terpaku kepada short term financing. Sedangkan kami butuh biaya untuk jangka panjang. Saya juga mengakui, walaupun sudah dapat investor, presentase untuk memulai sangat kecil," ujar dia.
Masalah utama mengenai hal ini, menurut Bambang, adalah persoalan pembebasan lahan. Saat ini, proses pembebasan lahan selalu terhenti di satu titik yang menyebabkan pengembangan infrastruktur jadi terhambat.
"Banyak masalah yang harus dibereskan, terutama pembebasan lahan. Birokrasi perizinan yang sekarang juga harus dibenahi," kata dia. (asp)
Halaman Selanjutnya
Bambang memaparkan, pemerintah saat ini tidak bisa mengandalkan dana dari perbankan maupun swasta. Sebab, perbankan lebih memilah proyek yang mampu mengembalikan modal secara sepat.
