Sumber :
- ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
VIVA.co.id
- Kerja sama antara pemerintah dan swasta atau
public private partnership
(PPP) dinilai merupakan ide yang bagus untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, skema kerja sama diakui masih sulit untuk diterapkan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Neraca SDA Diklaim Dukung Pembangunan Nasional
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dalam konferensi IMF dan Bank Indonesia yang bertajuk "Future Asia Finance".
Dia menuturkan, persoalan mendasar yang menjadikan kerja sama pemerintah-swasta sulit dilakukan, adalah perspektif antara kedua pihak yang tak mau kalah dan ingin selalu menjadi pemimpin.
"Karena kami publik dan private sama-sama mau jadi bos. Makanya susah. Akhirnya proyeknya enggak jalan," ujar Bambang, Rabu, 2 September 2015.
Bambang menjelaskan, kesulitan menyatukan pemerintah-swasta terlihat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang yang sempat mangkrak hingga tiga tahun.
Hal ini disebutnya, sebagai bukti bahwa tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta.
Walaupun demikian, akhirnya pemerintah berhasil merealisasikan proyek kerja sama pemerintah-swasta tersebut dalam pembangunan PLTU Batang.
"Akhirnya dapat groundbreaking untuk pembangkit listrik itu setelah tiga tahun delay," ucapnya.
Dia memaparkan, ke depan, Bambang berharap, akan terjalin sebuah kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta dalam melaksanakan sebuah proyek infrastruktur.
Karena, ungkapnya, pada dasarnya PPP merupakan cara terbaik untuk membangun proyek infrastruktur masa depan.
"PPP adalah ide yang bagus, tapi banyak tantangan, ini akan terus kami tingkatkan, karena hal ini juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," tutur Bambang.
Halaman Selanjutnya
Dia menuturkan, persoalan mendasar yang menjadikan kerja sama pemerintah-swasta sulit dilakukan, adalah perspektif antara kedua pihak yang tak mau kalah dan ingin selalu menjadi pemimpin.
