Sumber :
- ANTARAFOTO/ Fanny Octavianus
VIVA.co.id
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, mengatakan pemerintah tidak akan memberikan insentif berupa pelonggaran ekspor barang tambang mentah (
ore
) kepada perusahaan tambang yang membangun smelter.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
United Tractors Akan Produksi Tambang Emas
Baca Juga :
BPS: Pertumbuhan di Sektor Pertambangan Melambat
"Sikap pemerintah jelas, tidak ada relaksasi," kata Sudirman, saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 7 September 2015.
Dia mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk hilirisasi pertambangan.
"Presiden Joko Widodo juga jelas bilang dari ekonomi yang konsumsi serba impor diganti dengan pembangunan industri," kata eks dirut PT Pindad itu.
Dalam kajian selama tiga hingga empat minggu terakhir, Sudirman mengatakan, pemberian insentif berupa ekspor tambang mentah akan memberikan risiko yang lebih tinggi daripada manfaat yang diperoleh.
"Benefit dari pemberian insentif itu tak sebanding dengan risiko konsistensi dan dampak lingkungan," kata dia.
Kemudian, Sudirman ingin menghargai pengusaha yang sudah membangun smelter dan menahan ekspor ore.
Menurut data Kementerian ESDM, ada 88 izin usaha pertambangan (IUP) yang tengah membangun smelter. Dia mencontohkan, ada sembilan IUP yang progress smelternya 6-10 persen, 19 IUP progress-nya 11-30 persen, 18 IUP progressnya 31-50 persen, sembilan IUP yang progressnya 51-80 persen, dan 25 IUP yang progressnya itu mendekati final.
"Kebijakan memberikan insentif itu, kami sudah simpulkan risikonya lebih banyak sehingga tak dilanjutkan," kata dia. (asp)
Halaman Selanjutnya
Dia mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk hilirisasi pertambangan.
