Rekening WNA Diklaim Bisa Bantu Biayai Infrastruktur

Budi menjelaskan, saat ini jumlah nasabah lokal hanya mencapai 60 juta orang. Jumlah ini, menurut dia, belum cukup untuk turut membantu mendanai pembiayaan infrastruktur. 

Hal ini yang menyebabkan pemerintah justru lebih memilih meminjam dana di luar negeri.

"Uang kita kurang, saving investment gap besar. Dengan jumlah segitu, tidak cukup. Kalau kurang, alhasil pinjam kan dari luar negeri. Kalau pinjam, ada tekanan. Itu kenapa Pak Muliaman (ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad) lakukan hal itu. Supaya banyak dana yang berasal dari Indonesia," kata dia.

Selain itu, dengan melihat proyek-proyek infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah, dia mengatakan, perbankan nasional tidak mampu untuk memberikan pinjaman. Sebab, saat ini uang yang tersisa hanya sebesar Rp400 triliun.

"Uang di Indonesia itu sudah beredar Rp4.200 triliun. Yang sudah dipakai untuk kredit Rp3.800 triliun. Buat proyek listrik 35 ribu megawatt (MW) saja butuh Rp700 triliun sampai Rp800 triliun. Ini kan perlu untuk ditingkatkan," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap, dengan adanya kebijakan ini turut membantu pemerintah dalam rangka pembiayaan infrastruktur. 

Dia menambahkan, ke depan, pemerintah tidak lagi meminjam kepada bank internasional yang selalu dianggap negatif oleh beberapa kalangan.

"Kalau bank lokal tidak bisa kasih pinjam, mereka pinjam dari luar negeri. Kalau pinjam dari luar negeri, bayar bunga juga pakai dolar Amerika Serikat. Makanya, kurs kita juga tertekan jadinya. Jadi, mudah-mudahan orang-orang expat ini bisa bikin pemasukan di bank. Jangan hanya di bantal," ungkapnya.