- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI kembali menggelar rapat lanjutan dengan beberapa lembaga dan kementerian, Rabu 9 September 2015.
Agenda rapat adalah membahas RUU RAPBN 2016 yang meliputi kementerian-kementerian bidang ekonomi juga Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, rapat ini seharusnya dihadiri oleh semua menteri dan kelembagaan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Bidang Polhukam dan Kementerian Bidang Kemaritiman.
"Karena, pada rapat sebelumnya hanya dihadirkan kementerian/lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi, setelah pelaksanaannya, ada persoalan yang selalu terjadi. Maka kami anggap perlu semua kementerian/lembaga untuk hadir terlibat dalam pembahasan RUU APBN ini," ujar Ahmadi di sela rapat.
Ia mempertanyakan beberapa menteri yang seharusnya hadir, tetapi malah tidak hadir dalam rapat ini.
Menteri yang tidak hadir adalah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
"Menteri pertahanan tidak hadir, karena sedang bersama Presiden, menkopolhukam. Menteri PAN RB sedang di Yogya, begitu pun menteri pariwisata, jaksa agung, dan menteri ESDM segera menyusul ke sini," ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, yang diutus sebagai utusan dari kementerian dan kelembagaan dalam rapat ini.
Rapat akan membahas penyerapan anggaran pada tahun ini, hingga permasalahan yang terjadi terkait penyerapan tersebut. Karena, Banggar berpendapat bahwa penyerapan anggaran tahun ini paling rendah dibanding penyerapan APBN pada tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, kementerian dan kelembagaan yang hadir dalam rapat ini ialah Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
