33 Calon Dubes Pilihan Jokowi Diuji Komisi I DPR

Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR dan Panglima TNI
Sumber :

VIVA.co.id - Komisi I DPR RI, mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 33 calon Duta Besar RI utuk negara sahabat. Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan di ruang rapat Komisi I yang terletak di lantai dua Gedung Nusantara II, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta ini dilakukan secara tertutup.

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Uji kelayakan dan kepatutan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu mengagendakan tiga sesi, tiap sesi akan menguji tiga kandidat. Pada sesi pertama, Komisi I akan menguji calon Duta Besar untuk Kerajaan Saudi Arabia, Agus Maftuh Abegebrial, calon Dubes Republik Kroasia, Alexander Littay dan calon Dubes Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP Ahmad Rusdi.

Sesi kedua uji kelayakan dilakukan pada calon Dubes LBPP RI untuk Tahta Suci Vatikan, Antonius Agus Sriyono. Kemudian calon untuk Republik Kuba, Alfred Tanduk Palembangan dan calon Dubes untuk Bosnia-Herzegovina, Amelia Achmad.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Untuk sesi ketiga, Komisi I akan menguji calon Duta Besar untuk Republik Iran, Bambang Antarikso, calon perutusan tetap RI untuk PBB, New York Dian Triansyah Djani dan calon Duta Besar untuk Republik Panama,  Marsekal Madya TNI (Purn) Budhi Santoso.

Untuk Kandidat calom Duta besar lainya akan dilakukan besok hingga Kamis, 15-17 September.

Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR

Seperti diketahui, pengajuan 33 nama calon dubes itu sempat menjadi kontroversi. Pasalnya, sejumlah nama dinilai tidak memiliki karier diplomatik atau kesehariannya tidak bersinggungan dengan dunia diplomasi, tetapi dikenal sebagai tim sukses saat Pilpres 2014.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, 33 nama calon dubes yang diusulkan pemerintah kental dengan nuansa "bagi-bagi kue". Pasalnya, sejumlah nama yang diajukan berasal dari partai politik yang berafiliasi dengan penguasa.

"Kalau menurut saya sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama-nama dari parpol dan berafiliasi dari penguasa. Jadi ya ini kayak bagi-bagi kekuasaan," kata Fadli di Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2015.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya