Sumber :
- foto : VIVA.co.id/Ririn Aprilia
VIVA.co.id
- Anggota Komisi II DPR RI Dadang S. Muchtar menilai bahwa pilot project pembangunan sarana dan prasarana di 100 desa dengan dana Rp30 miliar cakupannya masih terlalu kecil untuk dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Jadi tolong ini dipikirkan dan ditinjau kembali, coba bapak lihat di daerah Karawang. Saya sewaktu menjabat Pemda Kerawang tahun 2010 saja, sekali bangun itu 100 desa dengan prototype yang sama dan sekarang sudah hampir selesai,” ujar Dadang.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Jadi tolong ini dipikirkan dan ditinjau kembali, coba bapak lihat di daerah Karawang. Saya sewaktu menjabat Pemda Kerawang tahun 2010 saja, sekali bangun itu 100 desa dengan prototype yang sama dan sekarang sudah hampir selesai,” ujar Dadang.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Ia pun meminta Mendagri untuk mencontoh model pembangunan desa di Karawang yang ia canangkan.
"Tidak perlu ada proyek-proyek, jadi Pak Mendagri instruksikan Dirjen Pembangunan Desa agar meninjau hal in. Karena hasil dari pembangunan di Karawang itu bagus, disana ada ruang rapat, kantor Babinsa, kantor Babinmas dan semuanya lengkap,” ujar Dadang.
Ia bahkan menyarankan kalau anggaran pemerintah untuk pelayanan publik rasionya bisa lima banding satu, maka sebaiknya anggaran diberikan ke pemerintah kabupaten untuk bisa membangun daerahnya sendiri, tentu dengan arahan dari pemerintah pusat.
Sedangkan, Anggota Komisi II DPR lainny Komarudin, mengusulkan jumlah desa yang hendak dijadikan pilot project sebaiknya ditingkatkan jumlahnya, dari yang semula 100 menjadi 2000 desa.
"Desa di seluruh Indonesia itu jumlahnya lebih dari 74.000, jadi kalau 100 desa itu tidak sampai 1 persen. Saya usul 2000 desa untuk tahun anggaran sekarang ini, dengan catatan kantor desa yang kondisinya paling membutuhkan perhatian ,”kata Komarudin.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia pun meminta Mendagri untuk mencontoh model pembangunan desa di Karawang yang ia canangkan.
