Kodifikasi UU Pemilu Jangan Hanya Fokus Pada Konten

Selasa, 15 September 2015 - 13:11 WIB
Oleh :
Simulasi Pemilu Kepala Daerah 2015
Simulasi Pemilu Kepala Daerah 2015
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rufinus Hotmaulana menyambut baik langkah Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu yang telah mengajukan kodifikasi UU Pemilu karena dianggap telah menimbulkan berbagai macam kompleksitas.


Namun ia mengatakan bahwa kodifikasi ini memiliki berbagai dampak, baik yang positif maupun negatif.


"Kalau kita bedah materi bapak lebih dalam, persoalannya bukan di masalah ketentuan UU-nya, tapi penyelenggara UU dalam hal ini KPU dan Bawaslu yang belum dibahas secara detail sampai saat ini,” ujar Rufinus, di Senayan, Selasa 15 September 2015.
Baca Juga :
Delegasi DPR Hadiri Sidang APA di Pakistan


Baca Juga :
Ketua DPR Diskusi Soal Pemotongan Anggaran
Ia mencontohkan dengan pola rekrutmen di KPU melalui jalur PNS. "Apakah ini kita larang atau bagaimana? Sebab ada PNS yang dibawah komando inkumben dan mereka harus loyal karena kalau tidak, mereka bisa dipecat dan belum lagi proses-proses di Bawaslu yang tidak kapabel,” ujar Rufinus.

Baca Juga :
Komisi IX Desak Menaker Tutup Peluang Kerja TKA

Oleh karena itu, ia meminta Sekretariat Bersama Kodifikasi ini tidak hanya memperhatikan kompleksitas yang ada dalam UU itu sendiri, namun juga pada penyelenggara pemilunya.


"Independensi dari KPU dan Bawaslu kita pertanyakan. Saya kasih contoh, ada pasal 47 UU No 8 tahun 2015 yang menyatakan bahwa parpol dilarang menerima imbalan apapun, tapi dalam ayat berikutnya dinyatakan harus melalui keputusan pengadilan,” kata Rufinus.

Disamping persoalan kodifikasi UU Pemilu, ia mengatakan bahwa persoalan seperti inilah yang harus menjadi perhatian, yaitu bagaimana konten UU bisa diadopsi oleh penyelenggara pemilu.

Halaman Selanjutnya
"Independensi dari KPU dan Bawaslu kita pertanyakan. Saya kasih contoh, ada pasal 47 UU No 8 tahun 2015 yang menyatakan bahwa parpol dilarang menerima imbalan apapun, tapi dalam ayat berikutnya dinyatakan harus melalui keputusan pengadilan,” kata Rufinus.
Halaman Selanjutnya