Sumber :
VIVA.co.id
- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan RUU usulan pemerintah dan DPR untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019.
"Namun draf yang kita gunakan sebagai pembahasan RUU KUHP ini berasal dari pemerintah, bukan draf yang disusun oleh DPR", ungkap Arsul saat menghadiri acara Dialektika Demokrasi di press room gedung Nusantara III, Selasa 15 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Namun draf yang kita gunakan sebagai pembahasan RUU KUHP ini berasal dari pemerintah, bukan draf yang disusun oleh DPR", ungkap Arsul saat menghadiri acara Dialektika Demokrasi di press room gedung Nusantara III, Selasa 15 September 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Ia mengatakan bahwa semangat yang dibawa dan diusung oleh tim penyusun RUU KUHP dari pemerintah ini adalah untuk melakukan kodifikasi tertutup.
"Kodifikasi tertutup itu berarti semua aturan tentang tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, narkotika dan terorisme mau ditempatkan pada satu kitab UU yang namanya KUHP,” ujar Arsul.
Arsul juga mengatakan bahwa saat ini, setiap fraksi di Komisi III DPR sedang dalam tahap penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM).
"Salah satu dari DIM itu adalah pertanyaan dasar kita, yaitu apakah mazhab hukum pidana kita itu akan menganut sistem kodifikasi yang tertutup atau kodifikasi terbuka?,” tanya Arsul.
Jika menganut sistem kodifikasi terbuka, Arsul menjelaskan bahwa ini berarti ada UU yang tidak diatur dalam UU khusus dan inilah yang akan diatur dalam KUHP.
"Jadi kalau seperti ini, berarti membiarkan UU Tipikor, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika dan UU Terorisme berada di UU-nya masing-masing,” kata Arsul.
Inilah yang menurut Arsul akan menjadi bahan perdebatan. Untuk itu, Komisi III memanggil para akademisi dan kelompok masyarakat sipil untuk menampung berbagai pendapat dan masukannya terkait hal tersebut.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia mengatakan bahwa semangat yang dibawa dan diusung oleh tim penyusun RUU KUHP dari pemerintah ini adalah untuk melakukan kodifikasi tertutup.
