Sumber :
VIVA.co.id
- Ketua DPR Setya Novanto meresmikan berdirinya 49 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang merupakan momentum bersejarah bagi DPR periode 2014-2019 di Senayan, Jakarta, Selasa 15 September 2015.
Berdirinya GKSB ini, menurut Novanto, tak lain adalah untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam fungsi-fungsi keparlemenan Indonesia dengan 49 negara lainnya. Lebih jauh, grup ini juga merupakan wadah untuk menggalang kerja sama bilateral bagi penyelesaian berbagai isu global.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Berdirinya GKSB ini, menurut Novanto, tak lain adalah untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam fungsi-fungsi keparlemenan Indonesia dengan 49 negara lainnya. Lebih jauh, grup ini juga merupakan wadah untuk menggalang kerja sama bilateral bagi penyelesaian berbagai isu global.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Peran aktif parlemen dalam melakukan diplomasi telah lama menjadi bagian Indonesia, dan ini tidak terlepas dari visi Konstitusi (UUD 1945) dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ungkap Novanto.
Peran diplomasi ini, ujar Novanto, juga ditegaskan dalam UU MD3 pasal 69 ayat 2 yang menyatakan bahwa fungsi DPR dilakukan dalam kerangka mendukung pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
"Dengan landasan tersebut, DPR mengambil peran aktif dalam berdiplomasi, tidak hanya pada konteks internasional, tetapi juga bilateral. Oleh karena itu, GKSB ini terbentuk,” kata Novanto.
Mengenai anggota GKSB yang berjumlah 49 negara, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa hal ini telah melewati diskusi yang intens dengan semua pemegang kepentingan.
"Jumlah ini mengalami dinamika setelah DPR melakukan evaluasi internal pada pelaksanaan GKSB periode sebelumnya (2009-2014),” ujar Nurhayati.
Dalam kesempatan ini, hadir pula Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua BKSAP dan sejumlah duta besar dari negara sahabat.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Peran aktif parlemen dalam melakukan diplomasi telah lama menjadi bagian Indonesia, dan ini tidak terlepas dari visi Konstitusi (UUD 1945) dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ungkap Novanto.
